Ucok Sky : Petahana Jangan Gunakan Fasilitas Negara Untuk Kepentingan Pilwalkot.

Eng Ing Eng – Banyaknya calon incumbent yang ikut bertarung dalam pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak yang akan digelat Juni 2018, menjadi sorotan banyak pihak.
Hal itu bukan tanpa alasan, tetapi banyak calon incumbent yang memanfaatkan fasilitas negara untuk kepentingan pilwalkot, selama petahana belum cuti dari jabatannya.
Topik itu juga menjadi bahan pembahasan dalam dialog interaktif yang mengusung tema refleksi awal tahun diakhir kepemimpinan menuju kepemimpinan yang baru, di RM Dadali, Kecamatan Tanah Sareal, Selasa (23/01/18).
Direktur Centre Fot Budget Analysis (CBA) Ucok Sky Khadafi yang diundang jadi pembicara menyoroti kaitan masih banyaknya pejabat yang maju di Pilkada dan masih menggunakan atribut atau fasilitas negara.
Menurut Ucok, ketika seseorang pejabat petahana sudah mendaftar dan menjadi kandidat atau calon incumbent, maka semua fasilitas negara atau atribut pemerintahan harus dilepaskan.
Ia mengatakan, kalau incumbent sudah jadi kandidat, walaupun belum masuk tahapan maka semua atribut yang digunakan dari fasilitas negara harus dipisahkan seperti mobil, rumah supaya memang fear atau cepat cepat cuti. Kenapa demikian supaya imagenya bagus dimata publik
“Tapi kelihatannya saat ini mumpung belum masuk tahapan dan cuti itu dia manfaatkan jabatannya, fasilitas negaranya dan kegiatannya untuk mendulang suara,” kata Ucok.
Kalau kejadian seperti ini lanjut dia, seharusnya Bawaslu mewarning calon petahana itu, biar pun dalam kegiatan itu tidak ada tema kampanye atau apapun, tetapi orang lain juga tau kalau dia nyalon.
Ia menambahkan, Bawaslu harusnya sudah ngasih surat kepada calon petahana, terkait kegiatan kegiatan yang seharusnya tidak boleh lagi berkunjung ke masyarakat.
“Silahkan disposisi ke kepala dinas terkait supaya memang fear bahwa dia tidak menggunakan jabatan dan yang lainnya juga seperti itu,” ujarnya.
Dia berpendapat, kalau kegiatan yang menggunakan APBD suka diakalin oleh calon petahana untuk melakukan kampanye itu biasanya seperti iklan iklan atau baliho dijalanan.
“Pernah terjadi di daerah luar Bogor, sehingga itu harus diturunkann kalau masih ada fotonya yang memunculkan dia, Bawaslu harus menurunkan atau Satpol PP nya, harus tegas menindak itu,” tegasnya.
Kaitan ketertiban incumbent yang maju pilkada, ia mencontohkan
Walikota Bandung Ridwan Kamil (RK) yang maju menjadi calon Gubernur Jawa Barat, saat ini dia sudah meninggalkan jabatannya.
“Saya kira RK sudah melepaskan jabatannya dan fokus untuk pencalonan. Ini adalah contoh bagi calon petahana lain, seharusnya sudah dikasih warning untuk fokus ke Pilkada, bukan menggunakan fasilitas negara terus menerus,” ucapnya.
Ia juga meminta, Bawaslu harus ekstra memantau dan mengawasi setiap pergerakam calon di Pilkada. Biasanya kata dia, dalam pertemuan tidak ada kata kata ajakan, tetapi itu tetap harus diawasi Bawaslu karena itu tidak baik dan tidak sehat, dalam tanda kutip sudah mencuri star kampanye.
Kehiatan-kegiatan seperti itu menurut dia, sebaiknya diserahkan ke dinas terkait, kalau memang kegiatannya mencolok, apalagi sampai ke arah untuk pencitraan.
“Sudah jelas calon petahana ini pasti memanfaatkan situasi kondisi menggunakam atribut dan fasilitas negara. Jadi tinggal pengawasan dari Bawaslu nya yang ditingkatkan,” tandasnya.