Projo Tegaskan Jokowi Betah di Bogor Bukan Karena Bima Arya

Eng Ing Eng – Merebaknya pemberitaan di media massa yang menyebutkan bahwa Presiden Jokowi memilih tinggal di Kota Bogor karena merasa nyaman lantaran Bogor dipimpin Bima Arya sehingga terjalin sinergitas antara pemerintah daerah dan pusat, membuat DPC Pro Jokowi (Projo) angkat bicara.
Projo menegaskan bahwa Jokowi menjadikan Kota Bogor sebagai rumah kedua karena mantan Gubernur DKI Jakarta itu merasa nyaman dengan kondisi cuacanya.
“Jadi bukan karena figur pimpinan Kota Bogor. Karena itu Projo bangga ada Jokowi di Kota Bogor,” ujar salah satu pengurus DPC Projo, Dadi Munardi yang diamini oleh Ketua Projo Aam Surahman serta Sekretaris Projo Firman Hidayat, Selasa (06/02/18).
Menurutnya, tidak benar bila Jokowi menganggap bahwa betahnya presiden tinggal di Kota Bogor lantaran puas dengan kinerja yang prorakyat dan merasa sinergis dengan pimpinan saat ini.
“Kami menggaris bawahi bahwa klaimnitu tak benar. Kita semua tahu Bima Arya adalah kader terbaik PAN yang dulu mengusung Prabowo pada Pilpres 2014, bukannya Jokowi,” kata Dadi.
Atas dasar itu, kata Dadi, Projo menilai bahwa klaim tersebut hanya sebatas ajang pencitraan jelang Pemilihan Walikota (Pilwalkot) Bogor. “Jadi nggak ada hubungannya, itu murni pencitraan saja,” tegasnya.
Terpisah, Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kota Bogor, Atty Somaddikarya menyatakan bahwa klaim sepihak itu sah – sah saja dilakukan oleh siapapun. Namun, internal PDI Perjuangan yang lebih tahu kondisi yang sebenarnya.
“Masa kami yang harus membocorkan apa yang sebenarnya kepada media. Memangnya keberadaan Jokowi di Istana Bogor karena Bima? Kalau dia itu dari parpol yang sama bisa jadi,” ucapnya.
Kata Atty, setiap organisasi politik memilki etika dan rahasia partai, sehingga tidak mungkin akan dibocorkan yang sebenarnya. Dan untuk Pilwalkot, sebaiknya tidak perlu membawa – bawa nama Jokowi.
“Terlalu besar nama Jokowi, kasiham sama beliau, dia kan tidak pernah ikut intervensi di Bogor,” ucapnya.
Atty menegaskan bahwa gelanggang Pilkada adalah ajang konstitusi untuk meraih kekuasaan.
“Petahana punya hak mempertahankan kekuasaan, tapi ingat pasangan calon lain juga punya hak merebut kekuasaan,” tegasnya.
Artinya kata dia, semua calon mempunyai ruang dan kesempatan yang sama tanpa harus menggunakan nama Jokowi untuk mendompleng popularitas serta elektabilitas. (As)