Pasca Dilantik, Mendagri Tito Karnavian Ingatkan Kepala Daerah Tidak Selewengkan Anggaran

Jakarta – Pasca dilantik Presiden beberapa hari yang lalu, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, hari ini langsung melaksanakan apel gabungan perdana dengan seluruh pegawai Kemendagri dan BNPP, Kamis (24/10).
Pada Kesempatan tersebut, Mendagri menyampaikan visi dan misi dari Presiden Joko Widodo dan menghimbau kepada ASN agar turut serta mendukung pemerintah untuk tercapainya Indonesia maju dimulai dari kerja yang cepat, mulai berorientasikan hasil dan tidak terjebak dengan rutinitas khususnya dilingkup kemendagri yang menjadi poros dan tulang punggung pemerintahan daerah.
ia juga mengajak seluruh jajarannya di Kemendagri maupun BNPP untuk melakukan terobosan inovatif sebagai sumbangan prestasi untuk bangsa dan Negara.
Mendagri Tito Wanti-wanti Kepala Daerah Jangan Selewengkan Anggaran
Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Jenderal Pol (Purn) Tito Karnavian, meminta pemerintah daerah untuk melakukan penyerapan anggaran dengan maksimal dan tepat sasaran.
Menurut dia, penyerapan anggaran yang maksimal merupakan salah satu indikator pemerintahan itu berjalan dengan baik.
“Kita inginnya menciptakan iklim yang kompetitif antara kepala daerah, yang mana yang bisa mengeksekusi anggaran dengan penyerapan bagus, dan hasilnya bagus, kita akan berikan penilaian bagus,” kata Tito di Kementerian Dalam Negeri, Jakarta, Kamis (24/10).
Meski demikian, Tito mengingatkan kepala daerah agar penyerapan anggaran sesuai dengan program kerja, bukan asal membelanjakan. Sebab penggunaan anggaran secara main-main bisa berdampak hukum.
“Tapi bukan berarti kemudian dihambur-hamburkan, harus tepat sesuai program. Sehingga enggak salah. Tapi kalau diserap hasilnya enggak jelas, hati-hati berhadapan dengan hukum, proses hukum,” ucapnya.
Tito pun telah memerintahkan jajaran Kemendagri untuk menginventarisir pemda mana saja belum maksimal dalam menyerap anggaran. Setelah menginventarisir, Tito akan mengevaluasi apa yang menjadi penyebab pemda belum maksimal menyerap anggaran.
“Penyerapan anggarannya rendah, pembangunannya enggak jelas, kan kasihan masyarakat. Uangnya ada kok enggak bisa dipakai, berarti perencanaannya enggak bener. Eksekusinya enggak bener,” pungkasnya. (boy)