Wujudkan Karsa Bogor Cerdas, 120 Aparatur Desa Di Kabupaten Bogor di Wisuda

Bogor – Setelah 6 bulan mengikuti pembelajaran dimulai dari bulan Juli hingga Desember, 120 orang aparatur desa di Kabupaten Bogor yang terdiri dari 40 orang Kepala Desa, 40 orang operator spasial dan 40 orang operator sosial menjadi pelopor sebagai wisudawan Sekolah Pemerintahan Desa Angkatan Pertama, Rabu (09/02/2022).

Bupati Bogor Ade Yasin mengatakan, Sekolah Pemerintahan Desa merupakan salah satu implementasi dari Karsa Bogor Cerdas dan Bogor Maju. Dan Program ini dibiayai APBD Kabupaten Bogor dengan tujuan meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Desa.

“Sekolah Pemerintahan Desa di Kabupaten Bogor merupakan yang pertama dan satu-satunya di Indonesia yang pelaksanaannya bekerjasama dengan IPB University..!” Kata Ade Yassin, Rabu (09/02).

Bupati Bogor menegaskan bahwa rencananya ditahun 2022 akan kembali melaksanakan program Sekolah Pemerintahan Desa yang akan diikuti oleh 55 Desa terdiri dari 165 orang yaitu 55 kepala desa, 55 operator spasial dan 55 operator sosial.

“Saya minta kepada Kepala Dinas agar ke depan setiap tahunnya dibuat 2 angkatan dan yang terpenting harus ada keinginan dari para kepala desa dan perangkatnya agar mereka mau terus mengembangkan kapasitasnya demi mengikuti perkembangan digital..!” ujarnya.

Sekolah Pemerintahan Desa ini akan membawa perubahan besar menuju tata kelola pemerintahan desa yang jauh lebih maju dan lebih baik demi tercapainya masyarakat desa yang maju mandiri dan sejahtera serta terwujudnya visi Kabupaten Bogor Termaju, Nyaman dan Berkeadaban.

Ade Yasin juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Rektor IPB University beserta jajaran, Ketua Pusat Studi Pembangunan Pertanian dan Pedesaan (PSP3) dan Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) IPB University atas terselenggaranya kerjasama dalam Sekolah Pemerintahan Desa.

Ade berharap para wisudawan mampu mengamalkan dan menerapkan ilmu pengetahuan yang telah diperoleh demi kebaikan kemajuan dan kesejahteraan masyarakat desa.

Sementara Dirjen Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Yusharto Huntoyungo mengungkapkan, Program Sekolah Pemerintahan Desa ini dilakukan secara holistik dan komprehensif.

“Selama ini pelatihan atau peningkatan kapasitas lebih pada manajerial tetapi pendekatan kali ini menjadi komprehensif dengan adanya penguasaan teknologi yang berkaitan dengan penataan kondisi sosial ekonomi masyarakat lewat adanya operator sosial dan operator spasial..!”
Ungkap Yusharto Huntoyungo.

Untuk itu pihaknya akan mencoba melakukan replikasi terhadap program ini dan sudah punya payung kerjasama dengan IPB, selanjutnya Akan tindaklanjuti bukan hanya untuk Kabupaten Bogor tapi bisa direplikasi di provinsi dan kabupaten lain yang ada di Indonesia.

Sementara Rektor IPB University Arif Satria menerangkan, IPB University bekerjasama dengan Pemerintah Kabupaten Bogor untuk meningkatkan kualitas SDM aparatur desa. Pihaknya  mengembangkan upaya pembekalan selama 6 bulan agar kepala desa dan aparatur desa lainnya memiliki kemampuan untuk memecahkan masalah di desa. Kemudian peduli terhadap masalah data desa dan mampu untuk membuat peta digital desa.

“Masalah desa adalah masalah data bagaimana membangun data yang akurat karena data yang akurat menjadi bahan perencanaan desa. Jika data desa akurat maka data kecamatan akurat, data kabupaten akurat data provinsi akurat data nasional akurat maka perencanaan akan akurat..” Paparnya.

Arif menambahkan kalau perencanaan akurat maka pembangunan akan berjalan lebih baik. Kemampuan aparat desa untuk menyajikan data-data yang lebih akurat itu penting untuk perencanaan dan pembangunan. Dan kunci pembangunan di Indonesia semua berasal dari desa.

Wisuda Sekolah Pemerintahan Desa Kabupaten Bogor angkatan pertama dilakukan di Graha Widya Wisuda IPB University. Hadir pada kesempatan tersebut Dirjen Bina Pemerintahan Desa Yusharto Huntoyungo, Rektor IPB University Arif Satria, Kepala LPPM IPB University Ernan Rustiadi, Stafsus Menteri Dalam Negeri Bidang Politik dan Pembentukan Jaringan Apep Fajar Kurniawan, Staf Khusus Menteri Dalam Negeri Irjen Pol. Sang Made Mahendra, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bogor Agus Salim, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bogor, para Dekan, Wakil LPPM IPB dan Tim Percepatan Pembangunan Strategis Kabupaten Bogor. (don)