Komisi I DPRD Kota Bogor Minta Pemerintah Perhatikan Tenaga Honorer

Kota Bogor – Rencana penghapusan tenaga honorer, menimbulkan kegelisahan. Terlebih, sudah ada amanat Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018, tentang Manajemen Pegawai Pemerintahan dengan Perjanjian Kerja yakni kerja honorer sampai Desember 2023, yang ditindaklanjuti dengan Surat Edaran Kemenpan Republik Indonesia tahun 2022.

Merespon kondisi tersebut, Ketua Komisi 1 DPRD Kota Bogor, Safrudin Bima meminta Pemerintah agar memperhatikan nasib para tenaga honorer yang ada setelah dilakukan implementasi terhadap PP Nomor 49 yang mulai berlaku Desember 2022.

“Ya kita berharap Pemerintah dapat memberikan ruang yang lebih terbuka kepada para tenaga honorer untuk menjadi PPPK atau PNS,” jelas pria yang biasa dipanggil Mr. Blue itu.

Lebih lanjut ia mengatakan, hal tersebut tentu disesuaikan dengan profil, kompetensi dan beban kerja.

Menurut Safrudin, Pemerintah juga harus hati-hati dalam menangani tenaga honorer agar tidak menimbulkan gejolak karena jumlahnya cukup banyak.

“Kita minta Pemerintah Kota Bogor dalam hal ini Badan Kepegawaian Daerah untuk melakukan identifikasi dan kajian mengenai profil dan jumlah tenaga honorer di Kota Bogor dari berbagai instansi seperti potensinya, pendidikan & kompetensi yang dimiliki,” ungkapnya.

Dengan demikian, politisi PAN itu menambahkan, dapat diambil langkah-langkah antisipasi bagaimana tenaga honorer setelah dihapuskan.

Ketua Fraksi Amanat Nurani DPRD Kota Bogor tersebut menjelaskan, pihaknya dan Pemerintah harus berpikir keras dalam menghadapi masalah ini.

“Mudah-mudahan ada jalan keluar terbaik dalam menghadapi pemberlakuan PP Nomor 49 tersebut terkait tenaga honorer,” ungkap Safrudin.

Untuk itu, Komisi 1 DPRD Kota Bogor segera mengundang Badan Kepegawaian Daerah tepatnya Rabu (15/6) ini untuk membicarakan dan mendiskusikan langkah mengantisipasi kebijakan pemerintah pusat dalam penghapusan tenaga honorer ini.

“Kita tak bisa menunggu nanti, apalagi berdiam diri terkait masalah – masalah seperti ini, kita harus lebih responsif dan sensitif karena menyangkut nasib orang banyak,” pungkas SB. (dit)