Ratusan Massa Dari FKUIB Gelar Aksi Tolak Kenaikan Harga BBM

Kota Bogor – Massa dari Forum Komunikasi Umat Islam Bersatu (FKUIB) menggelar demo tolak kenaikan harga BBM di depan gedung DPRD Kota Bogor, Jawa Barat. Mereka menolak kenaikan harga BBM karena dianggap semakin membebani masyarakat.

Persis di depan gedung DPRD Kota Bogor. Ratusan pendemo berjejer memadati trotoar dan sebagian ruas Jl Pemuda, Kota Bogor. Mereka membawa spanduk dan stiker bertuliskan penolakan terhadap kenaikan harga BBM.

Dalam spanduk yang dibawa pendemo, ada yang bertulisan ‘Rakyat Menolak Kenaikan Harga BBM Tidak Mau Dikhianati, Dizhalimi, dan Dibohongi, Campakkan Demokrasi, Terapkan Syariah’. Selain itu, ada spanduk bertulisan ‘Tolak Kenaikan BBM’. Pendemo juga terlihat membawa sejenis bendera berwarna hitam bertuliskan kalimat tauhid.

Di atas mobil komando, tampak beberapa orang melakukan orasi mengkritik kebijakan kenaikan harga BBM. Sementara sebagian pendemo juga terlihat sibuk membagikan selebaran yang berisi pernyataan sikap mereka.

Ratusan personel TNI dan Polri bersiaga menjaga jalannya aksi dan melancarkan arus lalu lintas yang mengalami hambatan jelang titik demo.

“Sehubungan dengan kebijakan pemerintah menaikkan harga bahan bakar minyak, sebagaimana telah diumumkan oleh Presiden Joko Widodo pada Sabtu, 3 September 2022, maka kami atas nama FKUIB menyatakan sikap,” kata salah satu perwakilan FKUIB Abdul Syukur saat ditemui di depan DPRD Kota Bogor, Rabu (06/09).

Abdul Syukur mengatakan, ada 6 tuntutan FKUIB terkait kebijakan kenaikan harga BBM. Apa saja?

“Menolak dengan tegas kenaikan harga BBM di tengah beban rakyat yang semakin berat akibat pandemi COVID-19. Kebijakan zalim ini dipastikan akan menimbulkan efek domino bagi rakyat seperti meningkatkan angka pengangguran akibat PHK dan meningkatkan angka kemiskinan,” kata Syukur saat membacakan tuntutan FKUIB.

Dalam tuntutan itu disebutkan, FKUIB mempertanyakan keberpihakan pemerintah kepada kepentingan rakyat banyak, mengingat harga BBM dinaikkan justru di saat harga minyak dunia sedang turun. Selain itu, mereka menuntut pemerintah melakukan penghematan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dengan menghentikan proyek ibu kota negara yang belum mendesak dilakukan.

Mereka juga menuntut pemerintah menghentikan segala bentuk liberalisasi di sektor migas tidak dijadikan sebagai sapi perah oleh para pejabat korup maupun partai politik dan serta melakukan penyehatan BUMN-BUMN strategis, khususnya PT Pertamina.

“Menuntut pemerintah menghentikan penerapan ideologi kapitalisme liberal karena ideologi ini telah menjadikan pengurusan hajat hidup rakyat termasuk di dalamnya masalah BBM diserahkan kepada swasta bahkan asing melalui mekanisme pasar bebas,” lanjut Syukur.

FKUIB mengajak kepada seluruh komponen masyarakat agar menjadikan Islam sebagai solusi terhadap berbagai persoalan yang mendera bangsa, termasuk dalam masalah pengaturan BBM. (redaksi)