Kemenkominfo dan DPR RI Evaluasi Pendistribusian STB Gratis

KOTA BOGOR – Kementrian Komunikasi dan Informasi (Kominfo) bersama Komisi I DPR RI melakukan evaluasi terkait migrasi siaran televisi analog ke digital di Hotel Bogor Icon, Kecamatan Tanah Sareal, Kota Bogor, Senin (5/12/2022).

Salah satu yang dibahas dalam evaluasi itu adalah soal pembagian Set Top Box (STB) kepada masyarakat.

Direktur Penyiaran Kementerian Kominfo, Geryantika Kurnia mengatakan penyaluran STB dilakukan dilakukan oleh swasta dan pemerintah. Namun penyaluran STB yang dilakukan oleh pihak swasta saat ini baru mencapai 5,3 persen. Sedangkan dari Pemerintah pendistribusian telah mencapai 100 persen.

Menurutnya, STB gratis yang disalurkan untuk masyarakat miskin sebanyak 5,6 juta. Dari total dari 5,6 juta itu berasal dari swasta yang memenangkan seleksi atau evaluasi infrastruktur digital.

“Dari komitmenya, dari grup SCM, menyalurkan sekitar 1,2 juta STB untuk keluarga miskin. Yang kedua, dari MNC grup sekitar 1,1 juta STB. Kemudian grup Metro, sekitar 700 ribu STB, kemudian grup Trans itu 600 ribu STB dari RTV 500 ribu STB dan Viva 150 ribu STB,” ucap Geryantika.

Geryantika memjelaskan, dari hasil evaluasi pihak swasta baru melakukan penyaluran STB kepada masyarakat sebesar 5,3 persen atau sebanyak 4,3 juta STB. Dengan demikian masih tersisa sebanyak 1,3 juta dan itu yang akan disalurkan oleh pemerintah.

Selain itu, kata Geryantika pemerintah telah mendistribusikan STB sekitar 1,2 juta STB atau hampir 100 persen.

“Jadi yang dievaluasi itu adalah gimana caranya mempercepat agar komitmen STB dari swasta ini terdistribusikan,” ungkapnya.

Kemudian, lanjut Geryantika, migarasi analog ke digital ini secara aturan undang undang dilaksanakan 2 November 2022. Itu sudah terlaksana pada saat 2 november itu sekitar 230 kabupaten/kota.

“Kemudian kemarin ada 25 kabupaten kota lagi. Salah satunya Bandung dan sekitarnya, kemudian Yogja solo dan sekitarnya, semarang dan sekitarnya kemudian batam dan sekitarnya. Jadi hampir 255 kabupaten /Kota yang sudah selesai,” ucapanya.

Ia menerangkan, masih ada tersisa pendistribusian STB sebanyak 514 kabupaten/kota. Jadi isunya tadi hanya itu aja sih STB, dan harus segera dilaksanakan.

Sementara itu, Wakil Ketua MPR RI, Syarief Hasan menuturkan, kesiapan pemerintah yang bekerjasama dengan Lembaga Penyiaran Swasta (LPS) perlu ditingkatkan, sebab masih banyak daerah-daerah yang belum mendapatkan STB. Sehingga secara keseluruhan jauh di bawah target, tetapi karena sesuai dengan UU mereka harus melakukan migrasi 02 November 2022.

“Mengingat rendahnya penyaluran secara nasional, merasa untuk memanggil Menteri Kominfo dan para owner LPS untuk mengevaluasi komitmen bagaimana komitmen penyaluran,” jelas Syarief Hasan.

“Karena kalau kita mengikuti data untuk orang miskin yang paling penting, ternyata masih jauh dari harapan kami. Terkait dari swasta masih rendah, rencananya akan memanggil menteri dan owner pihak swasta,” pungkasnya. (boy)