Featured
Raih WTP Yang ke 7 Bima Arya Ingatkan Soal Penataan Aset
KOTA BOGOR – Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor kembali menyabet predikat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Jawa Barat atas Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2022.
Torehan prestasi WTP ketujuh kali secara berturut-turut sejak tahun 2016 ini berhasil dipertahankan Kota Bogor dengan nilai 81,24 persen.
Secara simbolis penyerahan buku LHP LKPD diserahkan Kepala BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat, Paula Henry Simatupang kepada Wali Kota Bogor, Bima Arya dan Wakil Ketua DPRD Kota Bogor, Jenal Mutaqin didampingi Kepala Sub Auditorat Jabar III, Kriesthian Widyantoro di kantor BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat, Kota Bandung, Selasa (9/5/2023).
Wali Kota Bogor, Bima Arya menuturkan, 7 kali WTP dengan nilai tindaklanjut laporan tertinggi tentu capaian yang harus di syukuri, tetapi tetap dalam 60 hari ke depan ia akan mengkoordinasikan tindaklanjut untuk perbaikan sistem ke depan.
“Walaupun sudah WTP perbaikan itu tidak boleh berhenti, terutama tentang penatausahaan aset,” kata Bima.
Ia menyampaikan, yang membedakan penilaian tahun ini BPK jauh lebih detail dan jauh lebih memberikan atensi terhadap tahapan-tahapannya.
“Karena bagi kami semuanya tidak hanya sesuai dengan standar akutansi. Ini lebih bagi kami agar pagar-pagar pengaman kepala daerah karena ada masalah kultur, kebiasan dan sistem,” ucapnya.
Bagi Bima raihan WTP ini maknanya cukup dalam. Sebab, ini adalah pagar pengaman bagi semua agar setiap APBD, setiap rupiah betul-betul terasa manfaatnya oleh rakyat.
Sementara, Wakil Ketua DPRD Kota Bogor, Jenal Mutaqin merasa bersyukur dan bangga sebagai warga Bogor sekaligus wakil rakyat, Pemkot Bogor menorehkan prestasi 7 kali berturut-turut WTP.
“Mudah-mudahan ini adalah cerminan dari wali kota bersama dengan seluruh ASN memberikan pelayanan terbaik bagi warganya,” kata Jenal.
Namun ia mengingatkan agar WTP ini jangan menjadi tolak ukur utama ketika laporan akutansi keuangan sudah dilaporkan semua, justru menjadi pemacu agar lebih semangat lagi mempertahankan apa yang sudah dicapai.
“Jadi kalau peribahasanya jangan terhanyut dengan nilai WTP. WTP belum tentu tidak ada masalah, belum tentu tidak ada kesalahan administrasi dan masih banyak kekurangan, terutama masalah aset. Semua tadi 9 kota/kabupaten yang tadi dinilai, masalah aset menjadi hot issue dan variabel itu tidak hanya dari internal saja, dari eksternal pun berpengaruh,” jelasnya.
“Pergantian kepala daerah pun berpengaruh, penelusurannya pun harus mendetail, termasuk sertifikasi aset, kita tidak bisa berdiri sendiri, butuh kerja sama stakeholder yang lain,” pungkasnya. (boy)
-
Bisnis1 week ago
AMDALNET, Solusi Praktis Dalam Pengurusan Izin Usaha Bagi Pemrakarsa Usaha
-
Editorial3 weeks ago
Direktur PDLKWS : RPP PPPLH Penting untuk Pengelolan Sumber Daya Alam Berkelanjutan
-
Featured2 weeks ago
Dukung FOLU Net Sink 2030, Dirjen PKTL MoU Dengan 40 Universitas Kehutanan
-
Bisnis3 weeks ago
Dirum Tirta Kahuripan : Himbau Pelanggan Jaga Meter Air dan Bayar Air Tepat Waktu