Sikapi Soal PPDB Jalur Zonasi, DPRD Kota Bogor Panggil Tim Verifikasi Bentukan Walikota

KOTA BOGOR – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bogor mempertanyakan landasan hukum dibentuknya Tim Verifikasi yang dibentuk oleh Wali Kota Bogor Bima Arya. Sebab, menurutnya kehadiran tim verifikasi ini membuat terjadinya tumpang tindih tupoksi dengan tim PPDB online yang sudah ada.

Untuk mengetahui hasil dari investigasi kecurangan PPDB, DPRD Kota Bogor melalui Komisi I dan Komisi IV memanggil Tim Khusus yang diketua oleh Asisten Pemerintahan Irwan Riyanto tersebut.

DPRD pun meminta data hasil verifikasi yang sudah dilakukan selama tiga hari ini. Diketahui dari kurang lebih 900 data yang diverifkasi, terdapat 577 data yang dinyatakan sesuai dengan kondisi di lapangan.

Sedangkan untuk data yang tidak sesuai berjumlah 297 dengan sisa 36 data yang belum terverifikasi sampai rapat dimulai dan terdapat 3 data yang tidak dapat diverifikasi karena beralamat di luar Kota Bogor.

“Hari ini kita melakukan rapat gabungan untuk mengatahui carut marut PPDB melalui sistem zonasi,” ucap Wakil Ketua II DPRD Kota Bogor Dadang Iskandar Danubrata pada Senin (10/7/2023).

Kejadian atau polemik PPDB, kata Dadang sudah terjadi sejak bertahun-tahun silam. Seharusnya Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor membuat tim verifikasi sejak awal PPDB dimulai dengan SK dan tupoksi yang jelas, sehingga bisa bersinergi dengan tim PPDB online yang sudah ada dan memiliki landasan hukum yang jelas.

“Tim Verifikasi harus jelas dasar hukumnya itu apa dan masukan dari komisi, ini harusnya dibentuk dari awal agar tidak terjadi tumpang tindih. Tim Verifikasi juga harus tahu tupoksinya, serta harus mengeluarkan rekomendasi dan tidak memaksakan hasilnya kepada keputusan yang dibuat oleh panitia PPDB Online nantinya,” jelas.

Kegaduhan dan kecurigaan yang saat ini terjadi di masyarakat juga dinilai oleh Dadang disebabkan karena kurang bijaksananya tim verifikasi memberikan pernyataan kepada media. Seharusnya, apa yang dilakukan oleh Tim Verifikasi bentukan Wali Kota Bogor bisa memberikan rasa kepercayaan dan tidak menimbulkan kegaduhan di masyarakat.

“Tim verifikasi harus lebih bijaksana dalam menyampaikan informasi ke media agar tidak membuat keresahan dan kegaduhan di masyarakat,” ungkapnya. (boy)