Berita Populer
Soal Kisruh PPDB di Kota Bogor, Ketua IPW STS Bilang Begini..

Kota Bogor – Ketua Indonesia Police Watch (IPW) Sugeng Teguh Santoso angkat bicara soal kekisruhan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di Kota Bogor.
Ketua IPW yang juga mantan Calon Wakil Walikota Bogor ini juga meminta agar aparat Kepolisian turun tangan untuk mengungkap perantara alias calo Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di Kota Bogor. Terlebih, jika ada Aparatur Sipil Negara (ASN) yang terlibat.
“Kalau memang ada calo dan terbukti menerima uang (oknum ASN), harus diberikan sanksi oleh wali Kota,” kata Sugeng Teguh Santoso saat dikonfirmasi melalui sambungan telepon, Kamis (15/7).
Menurut pria yang akrab disapa STS ini mengatakan, aparat Kepolisian dalam hal ini Polresta Bogor Kota untuk menindak tegas siapa saja yang terlibat dalam proses PPDB. Apalagi, jika calo tersebut terbukti melakukan data fiktif bisa dipidana.
“Saya juga mengingatkan kepada orang tua, janganlah melakukan itu (memberikan data fiktif), karena jika ketahuan data fiktif itu bisa potensi pidana,” katanya.
Namun demikian, perlu juga diingat ketika memang ada calon peserta didik yang memang melakukan perpindahan alamat dan ditempuh dengan benar tidak ada yang menyalahi.
“Kalau mereka memang pindah kan bukan fiktif. Pindah alamat itu (diperbolehkan) walaupun tidak bertempat tinggal disana, pindah alamat jika diurus benar kan bukan fiktif,” tegas STS.
“Jika fiktif itu apabila menggunakan data palsu. Jika memang terbukti ditolak saja, jadi panitia PPDB tidak perlu mempidanakan orang tua yang mau memperjuangkan anaknya sekolah,” tegas dia.
Oleh karena itu, panitia PPDB harus mempunyai-mekanisme untuk melakukan pengecekan keabsahan data PPD.
“Bagi yang ditemukan data fiktif langsung dicoret, tidak usah ada kompromi. Orang sedang memperjuangkan anak sekolah harus dipidana, kasihan,” pungkasnya.(boy)
-
Berita Terbaru3 minggu ago
Gunung Geulis Country Club, Proyek Summarecon dan Bobocabin Disegel, Menko Pangan dan Menteri LH: Evaluasi Total Tata Ruang Hulu DAS
-
Berita Terbaru3 minggu ago
KLH Keluarkan Sanksi Paksaan Pemerintah, 8 Perusaahan di Puncak Wajib Bongkar Sendiri Bangunannya, dan 6 Perusahaan di Sentul Terancam Dipidana dan Gugatan Perdata.
-
Berita Terbaru3 minggu ago
Akses Tol BORR Via OCBD Resmi Dibuka
-
Berita Terbaru3 minggu ago
Polisi Gagalkan Modus Baru Peredaran Narkoba di Bogor