Buka Layanan Pengaduan PPDB, BHPP Minta Walikota Ungkap Pembuat KK Palsu

BOGOR – Satu hari setelah di lounching, Tim Bantuan Hukum Pemantau Pendidikan (BHPP) Kota Bogor langsung mendapat respons positif dari warga. Puluhan aduan telah masuk melalui Nomor WhatsApp terkait Pendaftaran Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) baik ditingkat SMP maupun SMA di Kota Bogor Tahun Ajaran 2023/2024.

Ketua BHPP Greggorius Djako mengatakan, seharusnya kekisruhan PPDB di Kota Bogor tidak perlu terjadi. Jika sistem dan aturan yang dijalankan berproses dengan baik.

“PPDB itu diselenggarakan setiap tahun, harusnya tak perlu panik dan gaduh seperti ini. Terlebih Walikota harus turun langsung kelapangan, ini menandakan bahwa Bima Arya tidak percaya kepada anak buahnya, ada apa ini,?” ungkap Advokat yang lama tugas di LBH ini.

Bahkan menurut Gregg, hasil investigasi yang dilakukan Walikota Bima Arya dilapangan di perparah dengan ditemukannya ratusan data Kartu Keluarga yang diduga fiktif atau di palsukan.

“Statmen Bima Arya sebagai Walikota bikin panik orang tua calon siswa, karena ditemukan ratusan Kartu Keluarga yang diduga di manipulasi,” ungkap Greggorius Djako.

Kami bersama beberapa rekan aktivis dan Advokat akhirnya tertantang dengan statment Walikota soal Kartu Keluarga yang dimanipulasi atau yang dipalsukan tersebut.

“Tim Bantuan Hukum meminta Walikota untuk membuktikan ucapannya. Jika ada yang memalsukan atau memanipulasi dokumen KK tersebut harus diproses, karena itu mengandung unsur Pidana, kami siap membantu Walikota dalam hal itu,” Ujar Greggorius Djako.

Selain itu, BHPP juga membuka layanan pengaduan terkait orang tua siswa yang dirugikan oleh segelintir oknum yang menjanjikan diterima disekolah negeri dengan memberikan sejumlah uang namun akhirnya gagal. (boy)