Komisi I DPRD Kota Bogor Setuju Tambah Anggaran Bantuan Hukum Untuk Warga Miskin

KOTA BOGOR – Komisi I DPRD Kota Bogor berjanji akan menambah anggaran bantuan hukum masyarakat miskin.

Anggota Komisi I DPRD Kota Bogor, Endah Purwanti mengatakan, berdasarkan data yang disampaikan oleh Bagian Hukum pada Setda Kota Bogor, pagu anggaran untuk bantuan hukum bagi masyarakat miskin hanya Rp100 juta.

“Ini menjadi sesuatu yang tentu kami atensi, mengingat program bantuan hukum untuk masyarakat miskin kan baru saja digalakkan lagi, masa anggarannya malah turun,” ungkap Endah kepada wartawan pada Senin (14/8/2023).

Tidak hanya anggaran bantuan hukum masyarakat miskin, lanjut Endah, pihaknya juga memastikan untuk meningkatkan anggaran di Bagian Hukum untuk penyelesaian Perwali yang masih mangkrak.

“Berdasarkan rapat terakhir antara DPRD Kota Bogor dengan Pemkot Bogor, masih ada ratusan Perwali yang belum diterbitkan dan hal tersebut butuh dorongan anggaran untuk penyelesaiannya,” ujarnya.

Ia berharap tahun 2024 nanti tidak ada lagi PR perwali yang belum terbit. “Karena kami ingin Perda yang sudah ada bisa dijalankan beserta dengan turunan hukumnya berupa Perwali,” tegasnya.

Sementara, Kabag Hukum dan HAM Setda Kota Bogor, Alma Wiranta menganggap, adanya usulan dewan untuk meningkatkan anggaran bantuan hukum bagi masyarakat miskin sangat tepat. Terlebih dengan pembahasan dan pertimbangan seksama ke depan antara pemerintah dan DPRD.

“Bisa dibayangkan, jumlah penambahan kasus hukum masyarakat miskin yang perlu bantuan pada tahun 2024 diperkirakan mencapai 200 kasus. Selama ini, per kasus hukum masyarakat miskin dianggarkan bantuan sebesar Rp10 juta. Pada tahun 2022, jumlah kasus mencapai 200 dengan anggaran bantuan yang disediakan untuk 20 kasus yang berarti Rp200 juta. Pada tahun 2023, hingga Agustus ini telah ada 120 kasus masyarakat miskin yang terdata membutuhkan bantuan hukum,” ungkap Alma.

Alma menjelaskan, Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Sinar Asih Bogor tahun ini pun telah melayani bantuan hukum lebih dari 20 kasus masyarakat miskin dengan sukarela. Untuk idealnya minimal 40 dari potensi penambahan 200 kasus masyarakat miskin pada tahun 2024 bisa dianggarkan yakni Rp400 juta.

“Jika dibandingkan jumlah kasus tentunya tidak sepadan, namun LBH Sinar Asih Kota Bogor yang memenuhi kualifikasi dari Kemenkumham selalu membantu warga miskin yang berhadapan dengan hukum meskipun tidak dibiayai,” pungkasnya. (dit)