Bawaslu RI : Menyerang Pribadi Konten SARA di Medsos Bisa di Pidana

BOGOR – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Republik Indonesia (RI) melakukan peluncuran pemetaan kerawanan Pemilu serentak 2024.

Kegiatan yang mengusung tema “isu strategis kampanye di media sosial” digelar di Hotel Swiss-Belcourt Bogor, Kelurahan Cibadak, Kecamatan Tanah Sareal, Selasa (31/10/2023).

Ketua Bawaslu RI, Rahmat Bagja mengatakan, Pemilihan umum (Pemilu) itu dipastikan akan mengalami ketegangan, kemudian ditambah oleh Medsos. Maka dari itu pihaknya membuat indeks kerawanan Pemilu bersama stekholder Bawaslu.

“Launching ini pementaan tentang kampanye di Medsos, kampanye medsos sesuai prediksi kami nanti akan banyak saat penetapan pasangan calon presiden (capres). Saat Bacapres ini saja, isunya sudah banyak kan di medsos,” kata Rahmat kepada wartawan.

“Kami akan berusaha meminimalisir ketegangan yang muncul di akar rumput atau masyarakat yang dibawa oleh medsos,” tambahnya.

Ia meyebut terkait black campaign di medsos sudah terjadi, terutama pada isu tentang Bacapres. Dengan demikian pihaknya mencoba minimalisr dengan cara berkoordinasi dengan stakeholder.

Ia menjelaskan, bahwa konten isu tersebut bisa dijerat jika melanggar larangan kampanye, bahkan bisa pidana.

“Oleh sebab itu hati-hati kampanye yang disebar di medsos karena akan dipertanggungjawabkan apabila bermasalah. Menyerang pribadi berdasarkan SARA dan hal ini sangat tidak diperkenankan,” jelasnya.

Sementara itu, Anggota Bawaslu RI Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat, Lolly Suhenty menuturkan, enam provinsi yang menjadi kerawanan pada pemilu diantaranya adalah DKI Jakarta, Maluku Utara, Bangka Belitung sampai ke Gorontalo.

Hal itu, kata Lolly hasil dari pemetaan berdasarkan kejadian pemilu sebelumnya. Peristiwa tersebut real, kongkrit dan terjadi soal politisasi SARA, ujaran kebencian.

“Setelah dilakukan scoring, enam provinsi tadi menempati posisi kerawanan tertinggi. Yang harus dilakukan Bawaslu dengan posisi kerawanan tertinggi adalah mereka harus memiliki metode pencegahan yang paling efektif dan paling tepat karena akan berbeda dengan tingkat rawan sedang maupun rawan rendah. Mereka harus punya sesuatu greget yang lebih, mereka memastikan peristiwa terulang di tahun 2024 mendatang,” terangnya.

Untuk mengantisipasi buzzer, lanjut Lolly Bawaslu menciptakan lebih banyak konten kreator. Konten kreator tersebut yaitu seluruh masyarakat yang mengawasi secara partisipatif.

“Bawaslu merasa terbatas soal kerawanan medsos ini, maka dirangkul stekholder seperti BSSN, Kominfo dan termasuk platform Medsos sebagai orang yang bertanggung jawab juga terhadap keberlangsungan pemilu 2024. Sudah dilakukan MoU dan kerjasama dengan platform Medsos, sejauh ini mereka mendukung pemilu 2024,” jelasnya. (Dit)