Bahas Soal Banjir Kaumsari, DPRD Beri Enam Catatan Untuk Pemkot Bogor

KOTA BOGOR – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bogor menggelar rapat bersama Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor, pihak OCBD dan Komisi III untuk membahas penanganan pasca banjir di Kaumsari RW05, Kelurahan Cibuluh, Kecamatan Bogor Utara.

Dalam rapat tersebut Ketua DPRD Kota Bogor Atang Trisnanto memberikan enam poin catatan untuk penanganan dampak pembangunan OCBD Bogor itu.

Pertama, kata Atang pembangunan di Kota Bogor harus memperhatikan aspek lingkungan serta keberlanjutan kenyamanan warga baik eksisting maupun warga dalam perumahan yang dibangun.

“Agar semua perencanaan OCBD memperhatikan aspek tadi dan memenuhi persyaratan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) sebagainya,” ucap Atang Kamis (30/11/2023).

Poin kedua, lanjut Atang pihaknya meminta ke OCBD bertemu dengan enam keluarga terdampak, untuk memberikan harga yang sesuai agar mereka bisa pindah ke tempat yang layak. Sehingga kalaupun ada banjir tidak ada resiko korban jiwa yang terjadi.

Poin ketiga, pihaknya menugaskan PUPR untuk menghitung volume debit air dalam posisi apabila air tidak bisa dilebarkan.

“Kami minta rekomendasi teknis apa yang bisa dilakukan di OCBD,” katanya.

Pada point keempat, Atang meminta PUPR menginventarisasi aliran Ciparigi untuk turap-turap yang di perbaiki. “Kami sudah menyetujui jaringan jalan, irigasi dan sebagainya dengan anggaran nya Rp119 miliar,” paparnya.

Sementara, pada poin kelima DPRD Kota Bogor menugaskan Bappeda dan unsur terkait untuk membuat kajian penyelesaian banjir kali Ciparigi, Cibuluh dan sekitarnya. Rekayasa seperti apa, dihulu ke mana atau bagaimana, diminta membuat kajian dua hal itu.

“Keenam kami merekomendasikan OCBD semacam melakukan pembuatan kolam retensi atau danau menahan laju air kebawah dan dalam pembuatan berkoordinasi dengan PUPR,” jelasnnya

Dengan demikian, Atang menegaskan, untuk jangka pendek yang terdampak paling berat, harus ada titik temu, jangka menengah membuat rekayasa teknis berkoordinasi dengan PUPR dan langkah jangka menengah lainnya penyelesaian turap di jalur oleh PUPR.

“Kemudian jangka panjangnya, bagaimana mengkoordinasikan semua pihak membuat rencana besar penyelesaian banjir ini,” ujarnya.

Sementara itu, Direktur Operasional OCBD, Virton Hutagalung menuturkan, untuk hal AMDAL, pihaknya sudah mengikuti regulasi sudah ada.

“Kami bisa tampilkan soal AMDAL. Karena Pemkot Bogor ini pengawasnya garang-garang pak,” katanya.

Perihal penanganan banjir, bagi enam rumah warga yang terdampak, Virton menyebut, bahwa pihaknya siap membebaskan enam rumah warga.

Ia mengaku, pihaknya sudah pernah menawarkan pembebasan lahan milik warga tersebut namun warga menolaknya.

“Kami akan bicarakan dengan pimpinan, kesesuaian harga yang ada dan wajar, sehingga memberikan kemudahan bagi pemilik rumah. Sebelumnya kami juga sebetulnya sudah menawarkan pembebasan kepada warga, namun tidak mau warganya. Kami siap ganti rugi, karena kondisi rumahnya kan sudah kena banjir,” jelasnya.

Saat disinggung soal bantuan, Virton mengatakan, pihaknya selalu memberikan bantuan kepada masyarakat terlebih bagi korban banjir. Namun untuk kali ini bantuan diberikan oleh Pemkot Bogor.

“Kami rutin tiap tahun memberikan sembako ke warga. Yang terbaru kan pemerintah yang turun tangan,” pungkasnya. (dit)