Featured
Gelar Rakor, Dedie Rachim Minta OPD Manfaatkan Potensi PAD

KOTA BOGOR – Wakil Wali Kota Bogor, Dedie Rachim, meminta Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk memanfaatkan potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Bogor.
Hal itu dikatakan Dedie Rachim dalam Rapat Koordinasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta Optimalisasi Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) dan Perumusan Perwali Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) di D’Anaya Hotel pada Kamis (7/12/2023).
Dedie menekankan pentingnya mempermudah pelayanan kepada masyarakat dan pengusaha yang ingin berusaha di kota tersebut.
Dedie mengungkaokan bahwa Kota Bogor mengandalkan sektor pajak sebagai sumber pendapatan, karena tidak memiliki Sumber Daya Alam (SDA). Oleh karena itu, ia mengingatkan OPD untuk segera menindaklanjuti potensi yang ada.
“Kota Bogor harus ramah dalam pelayanan dan pengurusan izin, terutama izin berusaha, karena PAD berasal dari pajak usaha,” ungkap Dedie.
Ia juga berpesan agar pengurusan izin tidak memakan waktu yang lama, membandingkannya dengan kasus Mie Gacoan yang akhirnya membuka usaha setelah proses izin yang panjang.
Dedie menekankan pentingnya membuka lapangan kerja dan mengingatkan Aparat Sipil Negara (ASN) sebagai orang-orang terpilih untuk memaksimalkan potensi pendapatan daerah.
“Jadi ASN ini adalah orang-orang terpilih, masyarakat masih banyak yang membutuhkan pekerjaan dan Pemkot Bogor butuh untuk PAD,” katanya.
Sementara, Asisten Perekonomian dan Pembangunan, Hanafi, menyatakan bahwa PAD Kota Bogor hanya mencapai 45 persen dari pendapatan, sementara sisanya berasal dari dana transfer pemerintah pusat.
“Pentingnya SKPD untuk melihat potensi pendapatan dari retribusi dan pajak serta memaksimalkannya,” ujar Hanafi.
Kepala Bapenda Kota Bogor, Deni Hendana, menyampaikan target PAD tahun 2024 sebesar Rp1,4 triliun. Ia menekankan perlunya perubahan budaya kerja dan kerjasama yang maksimal dari SKPD incomer untuk mencapai target tersebut.
“Dengan harapan memanfaatkan potensi PAD secara optimal, Pemkot Bogor berkomitmen untuk meningkatkan pelayanan dan mempermudah proses perizinan bagi pengusaha di Kota Bogor,” terang Deni.
-
Berita Terbaru3 minggu ago
Gunung Geulis Country Club, Proyek Summarecon dan Bobocabin Disegel, Menko Pangan dan Menteri LH: Evaluasi Total Tata Ruang Hulu DAS
-
Berita Terbaru3 minggu ago
KLH Keluarkan Sanksi Paksaan Pemerintah, 8 Perusaahan di Puncak Wajib Bongkar Sendiri Bangunannya, dan 6 Perusahaan di Sentul Terancam Dipidana dan Gugatan Perdata.
-
Berita Terbaru3 minggu ago
Akses Tol BORR Via OCBD Resmi Dibuka
-
Berita Terbaru3 minggu ago
Polisi Gagalkan Modus Baru Peredaran Narkoba di Bogor