Khawatir Wilayahnya Terdampak Banjir, Warga Kaum Sari Protes ke OCBD

BOGOR – Warga RW05 Kaum Sari, Kelurahan Cibuluh, Kecamatan Bogor Utara, melakukan protes terhadap pengurugan kali Ciparigi yang dilakukan oleh One Central Business District (OCBD) Kota Bogor.

Pengurus RT, RW, dan warga bersama-sama mendatangi lokasi pengurugan tersebut pada Selasa (12/12/2023) malam.

Salah satu warga, Ahmad, menyatakan kekhawatiran terkait penutupan jalan air yang dapat menyebabkan banjir kembali.

“Itu tidak sesuai prosedur, jadi mau nutup jalan air. Kalau ditutup jalan airnya, dampaknya bagaimana nanti kalau banjir kembali. Khawatirnya kerendam semua pemukiman warga Kaum Sari,” kata Ahmad Rabu (13/12/2023).

Sementara, Wali Kota Bogor, Bima Arya Sugiarto, menekankan pentingnya komunikasi dengan warga dalam pembangunan untuk mencegah dampak negatif.

“Pembangunan untuk kesejahteraan dan perekonomian, kalau tidak mendapatkan itu ya buat apa. Jadi harus dikoreksi,” ucap Bima.

Bima menyatakan keyakinannya bahwa akan ada titik temu, jika tidak, ia bersedia turun langsung.

Bima belum mengonfirmasi sanksi terhadap OCBD, tetapi menekankan pentingnya menilai kesalahan sesuai aturan.

“Kami lihat dahulu kesalahannya apa. Kalau ada kesalahan, kembali dahulu kepada aturan saja,” ujarnya.

Camat Bogor Utara, Riki Robiansyah, merencanakan pertemuan antara warga dan OCBD pada Kamis, 14 Desember 2023, untuk mencapai kesepakatan yang menguntungkan semua pihak.

“Tadi saya sudah komunikasi dengan warga, menunggu kesepakatan warga dahulu untuk waktu pertemuan,” kata Riki.

Anggota DPRD Kota Bogor dari Fraksi PKS, Endah Purwanti, mengkritik lambatnya eksekusi enam poin rekomendasi dari DPRD, termasuk pembebasan lahan dan pembangunan kolam retensi.

Situasi ini memicu keprihatinan terkait dampaknya pada masyarakat Kaum Sari.

“Ya, itu lambat eksekusinya. Dari enam rekomendasi DPRD. Untuk PR Pemkot Bogor adalah pertama menghitung debit air, kedua masalah bottle neck, ketiga kajian bajir sehingga dibutuhkan apakah kolam retensi/ sodetan, dan keempat sosialisasi dan komunikasi,” katanya.

“Untuk PR pengembang pertama pembebasan lahan, ini belum dilaksanakan, kedua sosialisasi dan lainnya belum dilaksanakan dan ketiga membuat kolam retensi. Untuk bantuan sembako ke masyarakat informasinya sudah,” pungkasnya. (dit)