Featured
Dewas dan Direksi BUMD Kota Bogor Jaga Netralitas Saat Pilkada 2024

KOTA BOGOR – Seluruh Dewan Pengawas (Dewas) dan jajaran direksi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Kota Bogor telah melaksanakan penandatanganan pakta integritas netralitas BUMD Kota Bogor pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak tahun 2024.
Penandatanganan ini dilakukan usai Rapat Koordinasi (Rakor) evaluasi BUMD di IPB Internasional Convention Center (IICC) Botani, Kecamatan Bogor Tengah pada Senin (15/7/2024).
Ketua Forum BUMD Kota Bogor, Rino Indira Gusniawan, menyatakan bahwa meskipun tanpa penandatanganan seremonial, semua BUMD sudah menjunjung tinggi kenetralitasan atas himbauan Penjabat (PJ) Wali Kota Bogor, Hery Antasari.
“Kami menerbitkan aturan-aturan terkait netralitas dan insyaallah secara institusi tidak akan terbawa kegiatan atau kegiatan politik di Kota Bogor maupun di Provinsi Jawa Barat,” terang Rino kepada wartawan.
Rino menambahkan bahwa untuk meyakinkan semua pihak, beberapa hal memang harus diikrarkan melalui pakta integritas oleh Dewas dan jajaran direksi.
“Jadi Dewas dan jajaran Direksi sama-sama akan mengawal proses demokrasi ke arah yang lebih baik, tanpa keterlibatan institusi pemerintah dan BUMD di dalamnya,” tuturnya.
Menurut Rino, pegawai BUMD diminta untuk tidak memihak kepada salah satu kandidat atau melakukan kegiatan yang dianggap condong ke salah satu peserta Pilkada 2024.
“Meskipun saat ini belum ada calon yang ditentukan, kami tetap berkomitmen untuk tidak mengarahkan program-program kami menuju kemenangan calon tertentu,” jelasnya.
Rino juga menegaskan bahwa pihaknya diminta selalu berkomunikasi dengan Bawaslu terkait dengan kegiatan-kegiatan yang mungkin dianggap ‘sesuatu’ oleh masyarakat atau berada di wilayah abu-abu.
“Misalnya pada saat pelayanan kami di masyarakat tiba-tiba ada calon yang kebetulan ada di sana, kami harus bisa mengatasi situasi tersebut. Tidak mungkin kami langsung pura-pura tidak melihat. Itu adalah wilayah abu-abu yang tetap harus kami komunikasikan dengan Bawaslu setempat,” pungkasnya.(boy)
-
Berita Terbaru4 minggu ago
KLH Keluarkan Sanksi Paksaan Pemerintah, 8 Perusaahan di Puncak Wajib Bongkar Sendiri Bangunannya, dan 6 Perusahaan di Sentul Terancam Dipidana dan Gugatan Perdata.
-
Berita Terbaru3 minggu ago
DPC PPP Kota Bogor Gelar Buka Puasa Bersama dan Konsolidasi Kader
-
Berita Terbaru5 hari ago
Jelang Musim Kemarau, Hanif Faisol Ajak Pelaku Industri Bahas Pengelolaan Lingkungan
-
Berita Terbaru4 minggu ago
Komisi IV Bahas Isu Ketenagakerjaan dan Pengangguran