Mengakui Punya 2 KTA, PDIP Kota Bogor Bakal Bersikap Tegas Terkait Pencalonan Dokter Rayendra

KOTA BOGOR – DPC PDI Perjuangan Kota Bogor telah melayangkan surat kepada Bakal Calon Wali Kota, Dokter Raendi Rayendra.

Surat tersebut diberikan untuk klarifikasi atas keputusan sepihak yang diambil oleh Dokter Rayendra tanpa konfirmasi dengan membuat Kartu Tanda Anggota (KTA) Parpol lain untuk memuluskan ambisinya ‘manggung’ di Pilkada Kota Bogor, November mendatang.

Hal itu diungkapkan oleh Sekretaris DPC PDI Perjuangan Kota Bogor, Atty Somaddikarya pada Rabu (21/8/2024).

Dalam klarifikasinya, dokter Rayendra mengakui kesalahan karena tidak adanya koordinasi dan komunikasi kepada DPC PDI Perjuangan.

Atty juga mengatakan, bahwa Dokter Rayendra membenarkan memiliki Kartu Tanda Anggota (KTA) dari Partai Golkar yang telah diterbitkan.

“Dengan adanya penjelasan ini, PDI Perjuangan akan mengambil sikap tegas terkait penugasan yang telah diberikan kepada yang bersangkutan,” kata Atty.

Atty menduga adanya pihak yang memainkan skenario politik untuk menjebak atau sekadar memberikan harapan kosong kepada Dokter Rayendra. Menurutnya, skenario ini mungkin bertujuan agar yang bersangkutan gagal maju dalam Pilkada 2024

“Bakal calon yang diusung PDI Perjuangan memang sangat diperhitungkan dan menjadi lawan berat karena memiliki potensi menang yang tinggi, yang dibuktikan dengan kenaikan elektabilitas dalam survei setelah agenda konsolidasi dengan stuktur partai se-kota bogor. Ini memicu persaingan hebat dan antar kandidat untuk mendapatkan dukungan dan rekomendasi tiket Pilkada,” jelasnya.

Atty juga mengingatkan bahwa para calon harusnya waspada dan dan berhati-hati dalam melangkah menghadapi segala kemungkinan adanya skenario politik dari lawan, termasuk skenario ‘politik belah bambu’ yang dapat mengakibatkan calon tidak mendapatkan tiket untuk maju dalam Pilkada.

“Harusnya peka dan waspada atas segala skenario politik lawan, terlebih dengan adanya skenario politik belah bambu yang bisa berujung pada kegagalan bakal calon untuk mendapatkan tiket manggung di Pilkada,” tegasnya.

Meski demikian, Atty menekankan bahwa dirinya tidak memiliki hak untuk menghakimi dan mencari kesalahan dalam memainkan manuver politik dengan adanya KTA Ganda dari dua partai.

“Saya sudah mengawal sejak awal dalam proses penjaringan dan penyaringan sampai mendapatkan surat penugasan tanpa mahar politik. Saya akan kembalikan pada keputusan partai berdasarkan informasi secara utuh tentang dinamika politik yang terjadi di Kota Bogor kepada pimpinan partai di atas,” ujarnya.

Ia menambahkan bahwa apa yang terjadi ini harus menjadi pelajaran bagi calon-calon lainnya yang akan datang yang berminat maju pilkada untuk mendapatkan dukungan PDI Perjuangan dengan serius. Terlebih memiliki kebanggan menjadi kader banteng dan bagian dari keluarga partai politik yang sarat akan pengalaman.

“Memilih PDI Perjuangan adalah pilihan yang tepat sebagai jalan menuju kebenaran dan kebaikan untuk berjuang dan memperjuangkan hak-hak dasar rakyat, calon harus memiliki prinsip dan mental petarung dan semangat yang kuat untuk keluar menjadi pemenang,” pungkasnya. (dit)