Sambangi Lokasi Pembongkaran Kios di Jalan Merdeka, DPRD Kota Bogor Cari Solusi Terbaik Untuk Pedagang

BOGOR – Pasca pembongkaran dan pengosongan paksa puluhan kios pedagang di Jalan Merdeka oleh Satpol PP Kota Bogor pada Kamis (12/12), para pedagang yang terdampak mengadu kepada DPRD Kota Bogor untuk mencari solusi atas permasalahan tersebut.

Keluhan tersebut disampaikan kepada dua anggota DPRD Kota Bogor, Atty Somaddikarya dan Sugeng Teguh Santoso (STS).

Menanggapi pengaduan itu, kedua wakil rakyat tersebut melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke lokasi pembongkaran dan berdialog langsung dengan para pedagang.

Dalam pertemuan itu, sempat terjadi ketegangan antara pedagang yang pro dan kontra terhadap relokasi. Sugeng Teguh Santoso menjelaskan bahwa kunjungannya bertujuan untuk menampung aspirasi dari kedua pihak.

“Tadi kami berdialog dengan pedagang yang mendukung maupun menolak relokasi. Kami akan segera menginventarisir masalah ini untuk dibahas lebih lanjut,” ujar STS pada Jumat (13/12/2024).

Ia juga menegaskan bahwa DPRD Kota Bogor belum mengambil sikap terkait pembongkaran tersebut.

“Kami akan menilai dan mengevaluasi sesuai regulasi yang berlaku. Ini menyangkut hajat hidup orang banyak dan ketertiban umum. Masalah ini akan dibahas dalam rapat komisi di DPRD,” jelasnya.

Sugeng turut menyoroti masalah kemacetan dan hak pedagang untuk mencari nafkah. Ia juga mengapresiasi peran warga sekitar dalam menjaga keamanan lingkungan.

“Kami mengapresiasi warga yang telah membantu memberantas premanisme dan peredaran narkoba di area ini. Mari bersama membangun Kota Bogor yang lebih baik,” katanya.

Sementara itu, Atty Somaddikarya menekankan pentingnya memberikan fasilitas dan edukasi kepada pedagang. Ia juga mengingatkan bahwa pedagang harus mematuhi aturan yang ada.

“Para pedagang tidak boleh berjualan di trotoar karena melanggar aturan. Namun, jika mereka mengikuti ketentuan yang ada, tentu kami akan mendukung,” kata Atty.

Atty menyebut bahwa DPRD Kota Bogor akan terus mencari solusi terbaik yang sesuai dengan regulasi.

“Gejolak antara pihak yang pro dan kontra adalah hal wajar. Yang penting adalah menemukan jalan keluar yang adil bagi semua pihak,” pungkasnya. (Riza)