Gubernur Jabar Terpilih Dedi Mulyadi Tunjuk Tim Transisi ‘Murni’ ASN, Pengamat: Langkah Tepat

BOGOR – Tim transisi pasangan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bogor terpilih, Dedie A Rachim-Jenal Mutaqin, mulai bekerja dengan memanggil sejumlah pejabat di lingkungan Pemerintah Kota Bogor di Balai Kota Bogor pada Kamis (30/1/2025).

Namun, cara yang ditempuh Dedie A Rachim dalam membentuk tim transisi berbeda dengan Gubernur Jawa Barat terpilih, Dedi Mulyadi, meskipun keduanya sama-sama memenangkan Pilkada November 2024 lalu.

Dedi Mulyadi tidak melibatkan unsur luar dalam tim transisinya. Politisi Gerindra itu memilih menggunakan aparatur sipil negara (ASN) yang sudah ada di Pemprov Jabar.

Sementara Dedie A Rachim dan Jenal Mutaqin mempercayakan tim transisi mereka kepada sejumlah politisi, pengusaha, serta tim sukses yang mendukung mereka dalam Pilkada.

Pengamat politik dari Universitas Djuanda, Undang Suryatna, mengapresiasi langkah Dedi Mulyadi dalam menyusun tim transisinya. Menurutnya, melibatkan ASN yang terlibat dalam perencanaan pembangunan daerah dan organisasi perangkat daerah (OPD) akan membantu menyelaraskan visi, misi, serta program kerja dengan anggaran tahun berjalan 2025.

“Mereka merupakan unsur strategis dalam program pembangunan, terutama di bidang perencanaan dan anggaran. Dengan demikian, gubernur terpilih dapat melakukan penyelarasan, termasuk untuk program 100 hari pertama, yang sering dijadikan ukuran oleh masyarakat dan media massa,” ujar Undang, Jumat (31/1/2025).

Menurutnya, dengan melibatkan ASN dalam tim transisi, Dedi Mulyadi bisa lebih cepat mengidentifikasi program mana yang perlu ditangani segera tanpa menunggu laporan dari tim luar. Hal ini memungkinkan persiapan kebijakan lebih matang dan langsung dieksekusi setelah pelantikan.

“Perlu diingat, eksekusi anggaran bisa dilakukan setelah pelantikan. Tim transisi dari ASN lebih memahami teknis penyelarasan program dan anggaran, serta lebih mudah berkomunikasi dengan pejabat daerah,” katanya.

Namun, Undang menegaskan bahwa hasil penyelarasan program dan anggaran tersebut tetap harus dikomunikasikan serta mendapat persetujuan dari DPRD setelah pelantikan gubernur.

Senada, pengamat politik Universitas Djuanda lainnya, GG Seran, menilai langkah Dedi Mulyadi dalam membentuk tim transisi lebih tepat.

Menurutnya, pendekatan yang ditempuh dua kepala daerah terpilih ini berbeda.

“Gubernur Jabar terpilih Dedi Mulyadi lebih menekankan pendekatan dari dalam pemerintahan, sementara Wali Kota Bogor terpilih Dedie A Rachim lebih menekankan pendekatan dari luar pemerintahan,” ucap Seran.

Ia menambahkan, akomodasi serta sinkronisasi visi, misi, dan program kepala daerah-wakil kepala daerah terpilih merupakan amanat UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. (Riza)