Tinjau Kondisi Kantor Satpol PP, Komisi I DPRD Kota Bogor Bahas Isu Perda

BOGOR – Komisi I DPRD Kota Bogor melakukan kunjungan kerja ke kantor Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol-PP) Kota Bogor di Jalan Pajajaran, Kecamatan Bogor Utara, pada Rabu (5/2/2025).

Kedatangan para legislator tersebut bertujuan untuk meninjau kondisi kantor sekaligus membahas isu penegakan peraturan daerah (Perda) di Kota Bogor.

Rombongan Komisi I dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi I DPRD Kota Bogor, Hj. Hakanna, dan didampingi oleh Sekretaris Komisi I, Said Muhamad Mohan, serta anggota lainnya, yaitu Asep Nadzarullah, Desy Yanthi Utami, Banu Lesmana Bagaskara, Zakiyatul Fikriyah Al-Islamiyah, Tri Kisowo Jumino, dan Fajar Muhammad Nur.

Dalam pertemuan tersebut, Hakanna menegaskan bahwa saat ini Komisi I tengah fokus dalam pengawasan terkait perizinan usaha di Kota Bogor. Ia menilai bahwa sebagai daerah penopang Daerah Khusus Jakarta (DKJ), Kota Bogor menjadi magnet investasi, khususnya di sektor kafe, restoran, dan hiburan. Oleh karena itu, penegakan Perda terkait perizinan harus diperkuat agar tidak terjadi penyalahgunaan izin usaha.

“Sesuai tugas dan fungsi kami dalam pengawasan, kami ingin memastikan bagaimana proses pengawasan dan pelaksanaan penegakan Perda yang dilakukan oleh Satpol-PP. Kita tidak boleh mempersulit investasi, tapi aturan tetap harus ditegakkan. Di sinilah peran Satpol-PP menjadi sangat penting,” ujar Hakanna.

Sementara, Kepala Satpol-PP Kota Bogor, Agustyan Syach, menjelaskan bahwa pihaknya memiliki tiga mekanisme utama dalam melakukan pengawasan. Pertama, pengawasan langsung melalui personel di lapangan, kedua, menerima limpahan berkas laporan dari dinas teknis, dan ketiga, menindaklanjuti aduan dari masyarakat.

“Selain laporan resmi, kami juga aktif menampung aduan dari masyarakat melalui media sosial. Semua ini menjadi dasar bagi kami dalam melakukan pengawasan di lapangan,” ungkap Agus.

Ia pun berharap kunjungan Komisi I DPRD Kota Bogor dapat memberikan dukungan dan arahan dalam memperkuat pengawasan terhadap pelanggaran Perda.

“Kami menyadari ada keterbatasan dalam menjalankan tugas ini, sehingga sinergi dengan DPRD sangat penting agar penegakan Perda bisa lebih maksimal,” pungkasnya.  (Riza)