Peningkatan peran Generasi Muda Dalam Mendorong Transformasi Pangan Melalui Kewirausahaan Hijau

BOGOR – Kota Bogor menghadapi tantangan serius dalam sistem pangan, terutama terkait distribusi, harga, cadangan pangan, serta timbunan limbah pangan. Untuk menjawab tantangan ini, Koalisi Rakyat untuk Kedaulatan Pangan (KRKP) bersama Pemerintah Kota Bogor menggelar diskusi publik bertajuk Pangan Kota Kita pada Selasa (25/2/2025).

Acara yang dihadiri oleh 39 institusi dari berbagai sektor yang berperan dalam sistem pangan kota bertujuan untuk menyuarakan urgensi transformasi sistem pangan Kota Bogor.

Sejumlah narasumber turut hadir dalam diskusi ini, termasuk Direktur Pangan dan Pertanian Bappenas, perwakilan Badan Pangan Nasional, Bapperida Kota Bogor, serta pakar sistem pangan KRKP.

Program Pangan Kota Kita yang diinisiasi KRKP bekerja sama dengan Pemkot Bogor berfokus pada perubahan kebijakan sistem pangan kota serta peningkatan peran generasi muda dalam mendorong transformasi pangan melalui kewirausahaan hijau. Program ini mencakup penelitian sistem pangan kota, pelatihan peningkatan kapasitas, forum multi-pemangku kepentingan, penyusunan kerangka sistem pangan perkotaan, advokasi kebijakan, hingga pembentukan forum kewirausahaan muda yang berbasis lingkungan.

Direktur Pangan dan Pertanian Bappenas, Ifan Martino, menekankan pentingnya pemerintah daerah untuk meratifikasi Milan Urban Food Policy Pact (MUFPP) sebagai bentuk komitmen dalam mewujudkan sistem pangan yang tangguh.

“Dalam National Strategic Pathway telah ada arah regionalisasi sistem pangan. Kerangka transformasi ini diharapkan mampu menguatkan sistem pangan yang lebih lokal dengan visi transformasi pangan sehat dan bernutrisi, inklusif, berkeadilan, tangguh, dan berkelanjutan,” ujar Ifan.

Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Bapperida Kota Bogor, Ara Wiraswara, menyampaikan bahwa Kota Bogor telah meratifikasi MUFPP sebagai wujud keseriusan dalam mengelola sistem pangan perkotaan. Menurutnya, tantangan pangan di Kota Bogor memiliki karakteristik tersendiri yang perlu ditangani secara khusus.

“Kota Bogor telah mengidentifikasi kebutuhan pangan, cadangan pangan, serta situasi pangan (gizi) di wilayahnya. Beberapa isu strategis yang berkaitan dengan pangan di Kota Bogor, antara lain pengelolaan pedagang kaki lima (PKL), pemantauan harga dan pasokan pangan, pengelolaan food loss dan food waste, pemenuhan konsumsi pangan yang beragam, bergizi, seimbang, aman, dan halal, serta integrasi tata kelola pangan,” ungkap Ara.

Sementara itu, Direktur Kewaspadaan Pangan dan Gizi Badan Pangan Nasional, Nita Yulianis, menyoroti pentingnya pengelolaan food loss dan food waste dalam sistem pangan perkotaan. Menurutnya, inisiatif untuk menangani limbah pangan mulai berkembang di berbagai kota, meskipun masih menghadapi banyak tantangan.

“Penanganan limbah pangan sangat penting dan dapat melibatkan banyak pihak, termasuk anak muda. Generasi muda bisa berperan dalam penyelamatan pangan melalui tiga aksi utama, yaitu menjadi agen stop boros pangan, mengampanyekan gerakan ini, serta membangun sinergi dan kolaborasi dengan berbagai pihak,” jelasnya.

Kemudian, David Ardhian, Expert Board KRKP, menambahkan bahwa transformasi sistem pangan Kota Bogor perlu mempertimbangkan konsep foodscape, yakni hubungan antara pangan, lanskap, dan budaya masyarakat.

“Globalisasi pangan harus disikapi dengan bijak agar masyarakat Kota Bogor tidak kehilangan identitas pangan lokal akibat gaya hidup dan pola konsumsi global yang tidak kritis terhadap sumber, manfaat, dan dampak pangan bagi kesehatan serta budaya,” katanya. (Riza)