Jelang Beroperasi Kembali, Eks Sopir Biskita Tagih Janji Pemkot 

BOGOR – Puluhan mantan sopir Biskita Transpakuan menagih janji Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor terkait rekrutmen ulang yang hingga kini belum juga direalisasikan.

Mereka menuntut kejelasan setelah lebih dari empat bulan menunggu pasca penghentian operasional Biskita akhir tahun lalu.

Para sopir, yang mayoritas merupakan warga Kota Bogor, merasa kecewa karena hanya sebagian kecil dari mereka yang sudah dipanggil kembali, sementara mayoritas lainnya masih menganggur dan tidak mendapat informasi lanjutan.

Salah satu mantan sopir, MR (32), mengaku masih aktif bekerja hingga 31 Desember 2024. Namun, secara mendadak pada malam pergantian tahun, ia menerima kabar bahwa Biskita akan berhenti beroperasi mulai 1 Januari 2025.

“Alasannya efisiensi dan evaluasi. Katanya Februari jalan lagi, tapi molor terus. Maret juga nggak ada kabar pasti. Sekarang saya kerja sampingan sebagai driver ojek online,” ungkapnya, Senin (7/4/2025).

Ia menyebut sempat mendapat panggilan tak terjawab dari pihak operator, namun tak kunjung mendapat respons saat mencoba menghubungi kembali. Ia semakin kecewa karena beberapa rekannya yang bukan warga Bogor justru sudah dipanggil untuk kembali bekerja.

“Saya mau nagih janji ke Pak Dedie (Wali Kota Bogor). Sebelum dilantik, beliau sempat titip pesan agar prioritaskan warga Bogor. Tapi kenyataannya, kami yang dari Bogor malah tidak dipekerjakan,” katanya.

Menurutnya, saat ini terdapat sekitar 30–40 mantan sopir yang belum dipanggil kembali. Meski ada kabar mereka akan dipekerjakan di koridor 5 dan 6, ia menganggap itu sebatas janji tanpa kepastian. Untuk itu ia berharap Pemkot berpihak kepada warga lokal yang sudah mengabdi sejak awal.

“Ini proyek Kota Bogor, masa pribuminya tidak dilibatkan? Harapan saya, ke depan kami yang sudah lama bekerja bisa diprioritaskan dengan aturan dan manajemen yang jelas,” ujarnya.

Menanggapi hal ini, Wali Kota Bogor Dedie A. Rachim menyatakan bahwa proses rekrutmen menjadi kewenangan operator, yang tentu mempertimbangkan banyak aspek, termasuk catatan kinerja, disiplin, dan prestasi masing-masing pramudi.

“Sebagian besar masih yang lama. Tapi tentu ada pertimbangan performa dan syarat-syarat lain. Itu urusan operator,” ujar Dedie.

Soal prioritas untuk warga Bogor, Dedie menegaskan bahwa aspek keselamatan dan kompetensi menjadi pertimbangan utama.

“Kalau hanya karena KTP-nya Kota Bogor tapi tidak memenuhi syarat, ya tidak bisa kita loloskan. Ini soal keselamatan. Penumpangnya banyak, jalanan padat. Jadi tetap harus memenuhi kriteria,” pungkasnya. (Riza)