Rozi Putra Sebut SPMB 2025 Harus Jadi Wajah Keadilan Pendidikan

BOGOR – Anggota DPRD Kota Bogor dari Fraksi PKS, Rozi Putra, menegaskan bahwa pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) Tahun Ajaran 2025/2026 harus menjadi wajah nyata dari keadilan pendidikan, bukan sekadar prosedur administratif tahunan.

“SPMB harus menjadi cerminan keberpihakan kita pada masa depan anak-anak Kota Bogor, terutama mereka yang selama ini menghadapi tantangan ekonomi, akses, atau kondisi khusus. Ini bukan sekadar soal kuota, tapi tentang hak,” ujar Kang Rozi, Rabu (7/5/2025).

Berdasarkan Keputusan Wali Kota Bogor No. 400.3.9.2/122-DISDIK/2025, pelaksanaan SPMB 2025 mengatur penerimaan siswa melalui empat jalur, yakni Domisili (40%), Afirmasi (25%), Prestasi (30%), dan Mutasi (5%). Proses seleksi dilakukan secara digital dengan sistem zonasi berdasarkan jarak domisili ke sekolah.

Anggota Komisi III ini mengapresiasi langkah Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor) dan Dinas Pendidikan dalam menyempurnakan sistem penerimaan murid. Namun, ia mengingatkan potensi terjadinya penyimpangan dalam proses, seperti rekayasa dokumen domisili, manipulasi data kependudukan, hingga penggunaan piagam prestasi yang tidak valid.

“Keadilan bukan hanya soal pembagian jalur, tapi bagaimana prosesnya benar-benar jujur dan melindungi hak warga lokal. Jangan sampai warga Kota Bogor justru tersisih di kotanya sendiri karena kalah taktik,” tegasnya.

Ia juga menyoroti pentingnya pendampingan bagi masyarakat, terutama terkait keterbatasan dalam mengakses sistem daring. Selain itu, ia meminta Dinas Pendidikan memperkuat layanan bantuan digital di sekolah, kelurahan, maupun pusat layanan masyarakat.

“Masih banyak orang tua yang belum terbiasa dengan sistem online. Kalau tidak dibantu, bisa jadi mereka gagal mendaftar hanya karena tidak paham cara unggah dokumen atau input koordinat rumah,” katanya.

Rozi juga membuka ruang komunikasi dan aduan bagi warga yang menghadapi kendala selama proses SPMB berlangsung.

“Kami siap bantu fasilitasi jika ada kendala, khususnya bagi warga yang mengalami hambatan administratif atau menemukan kejanggalan di lapangan. Pendidikan itu hak semua anak, bukan hanya milik yang paling cepat akses internetnya,” ucapnya.

Ia menekankan pentingnya menjaga integritas proses SPMB sebagai bagian dari upaya membangun kepercayaan publik terhadap sistem pendidikan di Kota Bogor.

“Mari kita jaga bersama proses ini. Bukan hanya untuk anak-anak kita hari ini, tapi untuk membangun masa depan kota ini yang lebih adil dan beradab,” pungkasnya. (Riza)