Komisi IV DPRD Kota Bogor Tinjau Dapur MBG Sekolah Bina Insani Pasca Kejadian Keracunan Makanan

BOGOR – Menindaklanjuti kasus keracunan makanan dari program Makanan Bergizi Gratis (MBG) yang berasal dari Dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Yayasan Bosowa Bina Insani, Tanah Sareal, Komisi IV DPRD Kota Bogor melakukan inspeksi ke lokasi dapur pada Kamis (8/5/2025).

Kunjungan tersebut melibatkan Dinas Kesehatan (Dinkes), Dinas Pendidikan (Disdik), dan Balai Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Kota Bogor.

Para anggota dewan langsung meninjau dapur yang berlokasi di kantin sekolah untuk mengecek kelayakan serta memantau proses produksi makanan.

Wakil Ketua Komisi IV, Rezky Kartika, menyampaikan bahwa tim menemukan sejumlah catatan penting yang perlu segera diperbaiki, seperti kebersihan ruang pengemasan dan perlengkapan yang digunakan.

“Dalam pengecekan, kami temukan lalat yang hinggap di makanan yang sedang dikemas, lantai ruang pengemasan yang kurang bersih, serta penggunaan meja kayu yang bisa menjadi media bakteri. Ini harus segera dibenahi untuk menjaga mutu makanan,” ujarnya.

Sekretaris Komisi IV, Juhana, menegaskan bahwa kegiatan ini merupakan bagian dari fungsi pengawasan DPRD terhadap program pemerintah.

Ia menegaskan dukungan terhadap program MBG yang dinilai bermanfaat, namun perlu pengawasan lebih ketat demi mencegah kejadian serupa.

“Prinsipnya kami mendukung program MBG. Tapi karena ada kejadian keracunan ini, kami perlu mengetahui proses di lapangan agar bisa memberikan masukan yang membangun,” kata Juhana.

Selain inspeksi, Komisi IV juga melakukan diskusi bersama pihak yayasan dan pengelola dapur. Dalam pertemuan itu, Dinkes menyampaikan bahwa kejadian keracunan ini telah memenuhi syarat sebagai Kejadian Luar Biasa (KLB) karena hampir 10 persen penerima manfaat terdampak.

“Hari ini saja kami menerima laporan korban baru. Artinya kasus ini masih berkembang,” jelas anggota Komisi IV, Endah Purwanti.

Endah menambahkan, DPRD akan terus mengawal program MBG agar manfaatnya tetap dirasakan masyarakat tanpa menimbulkan dampak buruk. Ia juga meminta pihak yayasan menunjukkan empati dan melakukan perbaikan menyeluruh.

“Kami harap ada pernyataan permintaan maaf dari pihak yayasan dan peningkatan kualitas pengolahan serta distribusi makanan ke depan,” tegasnya.

Sementara itu, anggota Komisi IV lainnya, Karina Soerbakti, menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh agar program nasional seperti MBG tetap berjalan baik dan aman.

“Ini jadi pengingat bagi semua pihak bahwa SOP harus benar-benar ditegakkan. Kita tidak mencari siapa yang salah, tapi solusi terbaik agar warga Bogor tidak dirugikan,” katanya.

Hasil uji laboratorium dari Dinkes diperkirakan keluar pada Minggu (11/5/2025). Komisi IV akan menindaklanjutinya dengan rapat terpadu bersama Pemerintah Kota Bogor. (Riza)