Buka Reform Corner 5.0, Pj Sekda Kota Bogor Dorong Pelayanan Publik Berkualitas dan Inklusif

BOGOR – Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Bogor, Hanafi, secara resmi membuka kegiatan Reform Corner 5.0.

Kegiatan dengan tema “Kota Bogor Melayani: Menuju Pelayanan Publik yang Berkualitas, Inklusif, dan Bebas Maladministrasi” digelar di Padjadjaran Suites Resort and Convention Hotel, Jalan Bogor Nirwana Residence (BNR), Kelurahan Mulyaharja, Kecamatan Bogor Selatan, Kamis (22/5/2025).

Hanafi menekankan pentingnya perubahan pola pikir (mindset) aparatur pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Ia mengajak seluruh ASN di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor untuk melakukan evaluasi diri demi peningkatan kualitas pelayanan.

“Aturan tinggal aturan kalau pelaksanaannya tidak bagus. Jadi, perubahan yang saya tekankan lebih kepada individu, dengan berusaha mengubah mindset pegawai. Kondisi dulu dengan sekarang berbeda, kita harus beradaptasi dengan kondisi dan regulasi yang ada,” ujar Hanafi.

Ia menambahkan, Pemkot Bogor secara rutin melakukan evaluasi internal terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi pelayanan. Di sisi lain, terdapat pula evaluasi eksternal oleh KemenPAN-RB, Ombudsman RI, dan pihak independen lainnya yang mengawasi implementasi kebijakan publik di daerah.

Hanafi mengakui bahwa kualitas pelayanan saat ini masih belum maksimal. Meski demikian, ia menegaskan bahwa upaya perbaikan terus dilakukan, bahkan tanpa menunggu sarana dan prasarana yang ideal. Aparatur pun dituntut terus berinovasi sesuai dengan tupoksinya.

“Harapan kita, tugas, tanggung jawab, dan amanah yang diberikan dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat dapat terlaksana dengan baik. Dan tentunya diiringi dengan mental yang baik,” tegasnya.

Sementara itu, Kepala Bagian Organisasi Setda Kota Bogor, Henny Nurliani, menjelaskan bahwa Reform Corner 5.0 merupakan wujud komitmen Pemkot Bogor dalam mendukung agenda reformasi birokrasi, khususnya dalam peningkatan pelayanan publik.

“Tujuan kegiatan ini adalah memperkuat komitmen bersama mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas, inklusif, dan bebas dari praktik maladministrasi,” ujar Henny.

Ia menambahkan, pelayanan publik harus menghormati hak-hak warga negara dan menjamin kepuasan serta keadilan sosial. Hal ini termasuk memberikan pelayanan yang setara dan aksesibel bagi penyandang disabilitas, lansia, anak-anak, perempuan, dan masyarakat miskin.

Lebih lanjut, kegiatan Reform Corner 5.0 juga diharapkan dapat meningkatkan kapasitas daerah dalam menyusun standar pelayanan yang transparan, partisipatif, dan mudah dipahami oleh masyarakat. Evaluasi dilakukan secara berkala disertai indikator, pencegahan maladministrasi, serta pengembangan inovasi dalam pelayanan.

“Forum ini menjadi wadah pembelajaran sekaligus penguatan sinergi antar pemangku kepentingan untuk terus memperbaiki pelayanan publik di Kota Bogor,” pungkasnya. (Riza)