Denny Mulyadi Resmi Jabat sekda Kota Bogor, Siap Orkestrasi Birokrasi Untuk Bogor Beres

BOGOR – Wali Kota Bogor, Dedie A. Rachim, secara resmi melantik Denny Mulyadi sebagai Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Bogor di Paseban Sribima, Balai Kota Bogor pada Senin (30/6/2025).

Denny Mulyadi atau yang akrab disapa Denmul sebelumnya telah diumumkan sebagai Sekda terpilih pada 17 Juni 2025, usai melalui proses seleksi terbuka.

Wali Kota Bogor, Dedie A. Rachim menegaskan pentingnya peran strategis Sekda dalam mengorkestrasi jalannya birokrasi untuk mendukung percepatan program-program prioritas yang telah dituangkan dalam visi dan misi Kota Bogor 2025–2029.

“Peran Sekda sangat strategis dalam mengorkestrasi birokrasi agar bergerak dan fokus pada pelaksanaan program, kebijakan, dan kegiatan yang telah ditetapkan sebagai bagian menuju Bogor Beres,” ujar Dedie.

Sementara, Denny Mulyadi menyatakan siap bekerja maksimal sesuai arahan Wali Kota dan Wakil Wali Kota untuk mempercepat pembangunan di Kota Bogor. Ia telah menyiapkan sejumlah langkah strategis yang akan dijalankan secara bertahap dan terukur.

Langkah pertama adalah pembenahan tata kelola keuangan daerah, dengan fokus pada peningkatan pendapatan dan efisiensi belanja. Upaya ini mencakup intensifikasi dan ekstensifikasi pajak dan retribusi, penguatan kerja sama dengan mitra strategis seperti BPN, Ikatan Notaris, Samsat, PHRI, serta optimalisasi penagihan piutang pajak.

“Sehebat apapun programnya, jika tidak ada uangnya, tidak akan berhasil dengan lancar,” tegasnya.

Selain itu, Denmul juga menekankan pentingnya efisiensi dalam pengeluaran dengan tetap menjaga substansi pembangunan, terutama pada sektor wajib seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan kepegawaian. Ia juga menyebut pentingnya harmonisasi anggaran antara pusat, provinsi, dan Kota Bogor, serta komunikasi yang intensif dengan DPRD dalam penyusunan APBD.

Di bidang tata kelola kelembagaan, ia berkomitmen membangun sinergi dan kolaborasi dengan 36 perangkat daerah, 4 BUMD, serta BLUD. Peningkatan kapasitas SDM aparatur juga menjadi fokus, melalui pelatihan, pendidikan, dan sertifikasi kompetensi.

“SDM birokrasi adalah ruh yang menggerakkan lokomotif pembangunan,” katanya.

Ia juga menyoroti pentingnya penguatan kewilayahan, baik dari sisi anggaran, SDM, maupun sarana prasarana di kecamatan dan kelurahan.

“Jangan sampai ada ungkapan, ujung tombak sekaligus ujung tombok,” ucapnya.

Dalam penegakan Perda, Denmul menyiapkan langkah-langkah yang terukur dan humanis, mulai dari penerapan SOP ketertiban umum, penguatan kemitraan dengan Forkopimda, hingga pelibatan publik melalui kanal partisipasi.

Ia juga menekankan pentingnya harmonisasi perencanaan pembangunan yang tematik, holistik, integratif, dan spasial (THIS), mengacu pada RPJMD 2025–2029 serta sinkronisasi dengan program nasional dan provinsi.

“Setidaknya ada empat program nasional yang perlu kita akselerasi, yakni Makan Siang Bergizi, Pemeriksaan Kesehatan Gratis, Sekolah Rakyat, dan pembentukan Koperasi Merah Putih,” jelasnya