BPS Kota Bogor Siap Gelar Sensus Ekonomi 2026, Dedie Rachim Harap Data Bisa Dibagikan ke Pemkot

BOGOR – Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Bogor akan melaksanakan sensus ekonomi pada tahun 2026 mendatang. Rencana ini disampaikan langsung oleh Kepala BPS Kota Bogor, Raden Gandari Adianti Aju Fatimah, kepada Wali Kota Bogor, Dedie A. Rachim, saat melakukan kunjungan ke Balai Kota Bogor, Senin (14/7/2025).

Menanggapi hal tersebut, Wali Kota Bogor, Dedie Rachim, menyampaikan apresiasi dan menyambut baik rencana pelaksanaan sensus ekonomi oleh BPS.

Ia menekankan pentingnya keakuratan data dalam proses sensus agar intervensi kebijakan yang dilakukan Pemerintah Kota Bogor bisa tepat sasaran.

“Semoga ini menjadi basic data yang nantinya bisa dimanfaatkan untuk kepentingan pembangunan, dan itu akan sangat baik. Semoga nanti bisa sharing data,” ujar Dedie.

Sementara, Raden Gandari menjelaskan bahwa sensus ekonomi merupakan bagian dari sensus nasional yang dilaksanakan secara serentak di seluruh Indonesia, sesuai amanat Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 yang mewajibkan BPS melakukan sensus setiap 10 tahun sekali.

“Sensus ekonomi ini adalah yang termuda dibanding sensus lainnya, dan baru akan dilaksanakan untuk kelima kalinya,” ujar Gandari.

Ia menyebutkan, dari total 17 kategori usaha yang ada, terdapat tiga kategori yang tidak masuk dalam cakupan pendataan. Tujuan dari sensus ini adalah untuk memperoleh direktori lengkap seluruh jenis usaha, dari skala kecil hingga besar. Selain itu, sensus juga akan mengungkap struktur karakteristik usaha, profil pengusaha, jumlah omzet, hingga perkembangan ekonomi digital.

“Peran dunia usaha itu sangat luar biasa, terutama dalam mendorong investasi. Kami mohon dukungan dari Bapak Wali Kota agar dinas-dinas yang memiliki data direktori usaha bisa berbagi, karena hal ini akan menjadi potret bagi BPS,” tambahnya.

Gandari juga mengungkapkan bahwa saat ini pihaknya tengah melatih sebanyak 245 petugas sensus ekonomi. Sementara itu, upaya koordinasi telah dilakukan bersama Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (Disparbud), Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan dan Perindustrian (Dinkukmdagin), serta Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Kota Bogor.

Sebagai bagian dari persiapan, BPS Kota Bogor juga akan melakukan pemutakhiran batas-batas wilayah di 3.644 Rukun Tetangga (RT) pada Agustus 2025, termasuk memetakan potensi ekonomi di dalamnya. Pemutakhiran ini akan menjadi pedoman penting dalam pelaksanaan sensus ekonomi tahun 2026. (Riza)