Evaluasi SPAM Katulampa Milik Tirta pakuan, PUPR Libatkan Masyarakat

BOGOR – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) terus menunjukkan komitmennya dalam memastikan infrastruktur yang dibangun benar-benar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Salah satu upaya konkret dilakukan melalui evaluasi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Katulampa di Desa Cibanon, Kabupaten Bogor.

Evaluasi ini merupakan bagian dari program pengawasan pemanfaatan infrastruktur bidang Cipta Karya tahun anggaran 2020–2024. Tujuannya untuk menilai efektivitas dan efisiensi penggunaan infrastruktur yang telah dibangun.

Direktur Teknik Perumda Tirta Pakuan Kota Bogor, Ardani Yusuf, menyampaikan bahwa beroperasinya SPAM Katulampa II telah menambah pasokan air bersih sebesar 300 liter per detik bagi warga di zona 7, yang mencakup Kecamatan Bogor Timur dan Bogor Utara.

“Pengoperasian SPAM Katulampa II memberikan dampak langsung terhadap peningkatan suplai air bersih bagi masyarakat di wilayah layanan kami,” ujar Ardani, Rabu (23/7/2025).

Ardani menjelaskan, dalam proses evaluasi, Kementerian PUPR tidak hanya melakukan penilaian dari aspek teknis, tetapi juga melibatkan masyarakat penerima manfaat. Warga yang terlayani langsung oleh Instalasi Pengolahan Air (IPA) Katulampa II diundang untuk memberikan masukan terkait pengalaman mereka dalam menerima layanan air bersih.

“Kami ingin data yang dikumpulkan benar-benar mencerminkan kondisi riil di lapangan. Karena itu, warga dilibatkan secara langsung untuk menyampaikan pengalaman dan keluhan mereka, kemudian dilakukan kunjungan ke rumah-rumah,” jelasnya.

Masukan dari masyarakat ini menjadi dasar penting bagi perbaikan layanan dan pengembangan program di masa mendatang.

Sebagai tindak lanjut, tim dari Kementerian PUPR juga turun langsung ke lapangan dan melakukan verifikasi ke sejumlah rumah warga. Langkah ini dilakukan untuk memastikan bahwa manfaat infrastruktur SPAM benar-benar dirasakan oleh masyarakat.

“Langkah ini menegaskan pentingnya pendekatan berbasis bukti (evidence-based) dalam pengambilan kebijakan pembangunan infrastruktur,” pungkasnya. (Riza)