JPO Paledang Segera Dibongkar, Pemkot Bogor Siapkan Solusi Aman Menyebrang

BOGOR – Wali Kota Bogor, Dedie A. Rachim, memastikan Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) Paledang akan segera dibongkar setelah hasil kajian konstruksi menyatakan jembatan tersebut tidak lagi layak digunakan. Keputusan ini diambil demi mengutamakan keselamatan masyarakat.

Dedie menjelaskan, Pemkot Bogor sebelumnya banyak menerima masukan dari warga agar JPO Paledang diperbaiki. Namun, langkah perbaikan tidak dapat dilakukan tanpa penilaian teknis terkait kelayakan konstruksi. Hasil penelitian resmi dari Ditjen Bina Marga Kementerian PUPR menyebutkan kondisi JPO sudah rapuh dan membahayakan.

“Kalau kita tidak ambil langkah konkret untuk mengganti atau menghapus, ini berisiko membahayakan masyarakat. Karena itu, kami putuskan JPO ini tidak boleh lagi dilintasi,” ujar Dedie saat meninjau lokasi, Rabu (20/8/2025).

Menurutnya, pembongkaran akan dilakukan setelah proses administrasi penghapusan aset rampung. Pemkot juga akan berkoordinasi dengan PT KAI, Kementerian PUPR, dan Dinas Perhubungan Kota Bogor untuk menyiapkan fasilitas penyeberangan alternatif.

Salah satu opsi yang tengah dikaji adalah penggunaan pelican crossing atau zebra cross dengan dukungan lampu lalu lintas dan petugas pengatur jalan, seperti yang diterapkan di kawasan Sudirman–Thamrin, Jakarta.

“Kami ingin membangun budaya kota modern yang menghargai pejalan kaki. Di banyak kota maju, penyebrang jalan menjadi prioritas tertinggi. Kita juga harus mengubah pola pikir masyarakat untuk lebih menghormati pejalan kaki,” tambah Dedie.

Selain itu, Pemkot Bogor juga tengah menata ulang akses penumpang KRL menuju Stasiun Bogor. Saat ini, sekitar 70 persen penumpang sudah diarahkan melalui akses Alun-alun, sementara 30 persen masih menggunakan jalur Mayor Oking.

“Penataan ini dinilai penting mengingat jumlah penumpang KRL mencapai 100 ribu orang per hari dengan keberangkatan setiap lima menit sekali,” katanya.

Dedie menegaskan, meski JPO Paledang akan dibongkar, kebutuhan fasilitas penyeberangan tetap menjadi prioritas.

“Kami pastikan ada solusi agar masyarakat tetap nyaman dan aman menyeberang. Soal titik penyeberangan alternatif masih dikaji bersama pihak terkait,” jelasnya.

Pemkot Bogor menargetkan pembongkaran JPO dilakukan setelah seluruh proses administrasi dan teknis selesai, termasuk penghapusan aset serta pemanfaatan material bangunan yang masih bisa digunakan kembali. (Riza)