Berita Terbaru
Mahasiswa KKN Universitas Djuanda Bogor dan Disnaker Dekatkan Pelayanan Publik di Desa Sukakarya

BOGOR – Pelayanan publik idealnya mempermudah masyarakat, bukan sebaliknya. Namun, realitas di lapangan masih menunjukkan banyak warga desa menghadapi kendala saat membutuhkan dokumen penting, termasuk kartu kuning (AK-1) sebagai syarat melamar pekerjaan.
Menjawab persoalan ini, Dinas Ketenagakerjaan (Disnaker) Kabupaten Bogor bekerja sama dengan mahasiswa Kuliah Kerja Nyata (KKN) Universitas Djuanda Bogor menghadirkan layanan pembuatan kartu kuning di Desa Sukakarya. Program ini menjadi angin segar bagi masyarakat, karena manfaatnya langsung terasa.
Melalui layanan jemput bola, warga tidak lagi perlu menempuh perjalanan jauh ke Cibinong untuk mengurus dokumen. Kehadiran layanan di kantor desa membuat masyarakat dapat menghemat biaya transportasi, waktu, dan tenaga. Bagi para pencari kerja, terutama lulusan baru, kemudahan ini sangat berarti karena mereka bisa segera melengkapi syarat administrasi untuk melamar pekerjaan tanpa hambatan birokrasi yang melelahkan.
Selain memudahkan akses, program ini juga membawa efisiensi ekonomi. Tidak semua warga desa memiliki sumber daya cukup untuk bolak-balik ke kota. Dengan hadirnya layanan langsung di desa, beban finansial masyarakat berkurang, sementara peluang mereka memperoleh pekerjaan justru meningkat.
Tak kalah penting, inisiatif ini menumbuhkan rasa diperhatikan. Selama ini, masyarakat pedesaan kerap merasa terpinggirkan dari pelayanan publik. Kehadiran Disnaker bersama mahasiswa KKN di tengah warga memberi sinyal bahwa pemerintah peduli sekaligus berkomitmen menghadirkan pelayanan yang mempermudah dan meringankan.
Inisiatif ini sekaligus menunjukkan bahwa pelayanan publik akan terasa maksimal bila ditempatkan dekat dengan masyarakat. Harapannya, program serupa dapat diperluas tidak hanya untuk pembuatan kartu kuning, tetapi juga mencakup layanan lain seperti administrasi kependudukan, kesehatan, hingga pendampingan usaha kecil.
Dengan begitu, desa-desa tidak lagi dipandang sebagai wilayah pinggiran, melainkan mampu berkembang menjadi pusat pertumbuhan yang sesungguhnya. (Riza)
-
Berita Populer4 minggu ago
Dari 921 Kasus Pengawasan Lingkungan di KLH, 845 Kasus dikenai Sanksi Administratif
-
Berita Terbaru2 minggu ago
Pimpinan Lapas Kelas llA Bogor Berganti, Ini Pesan Dedie Rachim
-
Berita Terbaru4 minggu ago
Komisi IV DPRD Kota Bogor Dorong Sekolah Swasta Ikut Program Tebus Ijazah
-
Berita Populer4 minggu ago
Program Tebus Ijazah di Kota Bogor Kembali Digulirkan, 1.448 Dokumen Akan Diserahkan