Dedi Mulyadi Sebut RSUD Kota Bogor Kewalahan Pasien Rujukan, Pemprov Jabar Siap Ambil Alih Pengelolan

BOGOR – Pemerintah Provinsi Jawa Barat berencana mengambil alih pengelolaan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kota Bogor.

Hal ini disampaikan Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, saat meninjau korban robohnya bangunan Majelis Taklim Ashobiyah di RSUD Kota Bogor, Senin (8/9/2025).

Dedi mengungkapkan, pihaknya menerima laporan terkait tingginya beban pelayanan di RSUD Kota Bogor yang kerap menerima pasien rujukan dari berbagai daerah, mulai dari Cianjur, Sukabumi, hingga wilayah Bogor.

“Beban rumah sakit ini sangat tinggi, apalagi banyak pasien yang tidak memiliki BPJS atau terkendala administrasi klaim. Potensi kekurangan biaya operasional bisa terjadi kalau kondisi seperti ini dibiarkan,” jelasnya.

Untuk itu, Dedie membuka opsi agar Pemprov Jabar mengambil alih pengelolaan RSUD Kota Bogor demi meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan.

“Kalau memang ada usulan agar Pemprov Jabar mengelola rumah sakit ini, kami menyatakan siap,” tegasnya.

Sebelumnya, Dedi Mulyadi memastikan seluruh korban insiden robohnya bangunan Majelis Taklim Ashobiyah di Desa Sukamakmur, Kecamatan Ciomas, Kabupaten Bogor, mendapatkan pelayanan kesehatan maksimal tanpa dibebani biaya perawatan.

Ia menegaskan, baik pasien yang dirawat intensif, dirujuk ke rumah sakit lebih besar di Jakarta, maupun yang sudah bisa rawat jalan, seluruhnya ditangani dengan standar terbaik.

“Yang pertama, kami pastikan seluruh pasien mendapatkan pelayanan terbaik. Ada yang dirawat intensif, ada yang dirujuk ke rumah sakit lebih besar di Jakarta karena kondisinya cukup serius, dan ada juga yang sudah bisa rawat jalan. Yang terpenting, semua korban harus sembuh,” ujar Dedi.

Dedie menambahkan, seluruh biaya perawatan korban, baik di RSUD Kota Bogor maupun rumah sakit rujukan, sepenuhnya ditanggung oleh Pemprov Jawa Barat.

“Kami tidak ingin keluarga korban terbebani biaya. Seluruh biaya yang timbul akan ditanggung Pemprov Jabar,” tutupnya. (Riza)