Jenal Mutaqin Pastikan Usulan Infrastruktur untuk Jalan Batutulis Masuk Program Bantuan Pemprov

BOGOR – Wakil Wali Kota Bogor, Jenal Mutaqin, menghadiri Rapat Koordinasi Penanganan Infrastruktur di Provinsi Jawa Barat yang berlangsung di Gedung Pakuan, Kota Bandung, Selasa (30/9/2025).

Dalam kesempatan tersebut, Jenal didampingi Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Bogor Denny Mulyadi, Kepala Bapperida, Plt. Kepala BKAD, serta perwakilan dari Dinas PUPR Kota Bogor.

Jenal menjelaskan, agenda rapat membahas skema bantuan infrastruktur dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat kepada kabupaten/kota, termasuk Kota Bogor. Ia menegaskan bahwa Pemkot Bogor mendorong kepastian usulan bantuan keuangan, khususnya untuk infrastruktur yang bersifat mendesak.

Salah satu usulan prioritas adalah penanganan Jalan Saleh Danasasmita atau Batutulis. Menurut Jenal, proyek tersebut sebelumnya sempat tidak masuk dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), namun kini sudah kembali diakomodasi untuk bantuan tahun 2026.

“Dari sekian usulan, yang paling urgensi adalah penanganan Jalan Saleh Danasasmita. Lahan sudah tersedia, tapi sempat nol anggaran di RKPD. Alhamdulillah, sudah dipastikan masuk untuk perbaikan Batutulis di tahun 2026,” ungkap Jenal.

Selain persoalan jalan, Jenal juga menyoroti persiapan Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) Jawa Barat 2026. Berdasarkan arahan gubernur, Porprov tidak lagi terpusat di tiga tuan rumah, melainkan akan disebar ke seluruh kabupaten/kota se-Jawa Barat.

“Ternyata ada skema baru dari Pak Gubernur, Porprov akan disebar ke seluruh daerah. Kami menunggu perubahan keputusan atau peraturan gubernur agar Pemkot Bogor bisa menyesuaikan anggaran KUA-PPAS 2026,” ujarnya.

Dalam rapat, Jenal turut menyampaikan isu dana Penerima Bantuan Iuran (PBI) JKN–BPJS dari Pemprov Jabar yang masih kurang salur sebesar Rp8,4 miliar. Menurutnya, hal ini penting segera dituntaskan karena menyangkut pelayanan kesehatan masyarakat tidak mampu.

“Kami berharap kekurangan dana PBI Rp8,4 miliar dapat segera dibayarkan. Sehingga Universal Health Coverage (UHC) bisa tetap berjalan dan pelayanan BPJS untuk masyarakat tidak mampu tetap terjamin,” kata Jenal.

Tak hanya itu, ia juga menyoroti dampak pengurangan dana transfer dari pemerintah pusat. Kota Bogor sendiri mengalami penurunan Rp340 miliar yang berimbas pada defisit anggaran daerah.

“Semua daerah sama, termasuk Kota Bogor yang mengalami pengurangan Rp340 miliar. Itu imbas defisit yang harus ditutup dengan peningkatan PAD dan efisiensi belanja daerah. Hal ini tentu akan kami bicarakan bersama DPRD, agar paham bahwa kondisi ini terjadi di seluruh daerah,” tegasnya. (Riza)