Sinkronisasi Data dan Kolaborasi Lintas Sektor Jadi Kunci Penanggulangan Kemiskinan di Kota Bogor

BOGOR – Wakil Wali Kota Bogor, Jenal Mutaqin, menekankan pentingnya sinkronisasi data dan kolaborasi lintas sektor dalam upaya menanggulangi kemiskinan di Kota Bogor.

Hal ini disampaikan Jenal selaku Ketua Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Daerah Kota Bogor usai membuka rapat koordinasi TKPK yang berlangsung di Auditorium Bima Arya, Lantai 2 Perpustakaan dan Galeri Kota Bogor, Jalan Kapten Muslihat, Kamis (30/10/2025).

Jenal menjelaskan, rapat tersebut digelar untuk menyamakan persepsi antara Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor dan kebijakan pemerintah pusat, khususnya dalam penyelarasan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) sebagai acuan utama penanggulangan kemiskinan daerah.

“Rapat koordinasi ini dilakukan untuk menyamakan persepsi dan asumsi. Yang paling penting adalah bahwa DTSEN harus sesuai dan kolaboratif dengan inpres, sehingga terjadi hubungan sinergitas antara pusat dan daerah dalam menanggulangi angka kemiskinan,” ujar Jenal.

Menurutnya, tidak semua warga miskin di lapangan telah tercatat dalam sistem DTSEN, sehingga sinkronisasi data menjadi langkah krusial agar setiap intervensi yang dilakukan Pemkot benar-benar tepat sasaran.

“Tidak semua warga Bogor miskin yang kita data itu masuk dalam DTSEN. Oleh karena itu, kami menghadirkan narasumber dari Kominfo Provinsi Jawa Barat dan Pusdatin untuk memastikan sinkronisasi berjalan sesuai kebutuhan dan acuan pemerintah pusat,” jelasnya.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), tingkat kemiskinan di Kota Bogor pada tahun 2025 tercatat menurun dari 6,53 persen menjadi 5,89 persen, atau setara dengan sekitar 60 ribu penduduk. Meski angka tersebut menurun, Pemkot Bogor tetap berkomitmen untuk menekan lebih jauh tingkat kemiskinan melalui berbagai program lintas sektor.

Jenal menuturkan, kolaborasi antar Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dilakukan secara intensif di berbagai bidang, mulai dari pendidikan, kesehatan, ketahanan pangan, hingga infrastruktur wilayah.

“Berbagai upaya kita lakukan untuk mengurangi beban pengeluaran masyarakat, antara lain lewat program pendidikan seperti Bantuan Siswa Miskin, tebus ijazah, dan beasiswa mahasiswa gratis. Di sektor kesehatan ada BPJS PBI, kemudian juga program guru ngaji, bedah rumah, dan padat karya,” ungkapnya.

Selain kemiskinan, Jenal juga menyoroti perlunya sinkronisasi data dalam pendataan stunting, yang hingga kini masih menunjukkan perbedaan antara hasil survei nasional dan data lapangan.

“Data stunting saja berbeda antara hasil survei SKI dengan bulan penimbangan balita. Maka kami ingin mendapat pencerahan dari pusat, mana yang harus menjadi pedoman bagi kami agar data tercatat by name by address secara jelas,” katanya.

Jenal menegaskan bahwa ukuran keberhasilan penanggulangan kemiskinan bukan hanya dari kategori “miskin ekstrem” atau “miskin biasa”, melainkan dari sejauh mana uang rakyat memberikan manfaat nyata bagi kesejahteraan warga.

“Kalau ditanya miskin ekstrem atau miskin biasa, bagi kami itu bukan ukuran. Yang penting adalah uang rakyat ini sejauh mana intervensinya untuk kesejahteraan masyarakat,” tegasnya. (Riza)