DPRD Soroti SPPG di Bogor: Warga Lokal Harus Jadi Prioritas Kerja

BOGOR – Keberadaan 125 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Kota Bogor seharusnya membawa manfaat langsung bagi warga sekitar. Namun di lapangan, masih ada masyarakat yang mengaku belum dilibatkan dalam operasional program tersebut.

Anggota DPRD Kota Bogor, Dedi Mulyono, mengungkapkan hal itu usai turun langsung menyerap aspirasi warga di sejumlah wilayah.

“Saat saya turun ke lapangan, ada warga yang menyampaikan langsung ke saya, ‘Pak, SPPG ada di sini, tapi kami tidak pernah diajak terlibat kerja.’ Ini harus jadi perhatian serius,” ujar Dedi, Rabu (25/03/2026).

Menurutnya, keluhan tersebut menunjukkan bahwa manfaat program belum sepenuhnya dirasakan oleh masyarakat di tingkat paling bawah.

“Kami Hanya Lihat, Tidak Ikut Terlibat”
Dedi menuturkan, aspirasi warga yang ia temui cukup sederhana: mereka ingin dilibatkan dan mendapatkan kesempatan kerja di lingkungan sendiri.

“Bahkan ada yang bilang, ‘Kami cuma lihat aktivitasnya setiap hari, tapi tidak pernah diajak kerja.’ Ini kan ironis,” katanya.

Ia menilai, kondisi seperti ini tidak boleh dibiarkan, mengingat SPPG hadir di tengah-tengah permukiman warga.

*Harus Prioritaskan Warga RT/RW*

Dedi menegaskan, setiap SPPG seharusnya memprioritaskan tenaga kerja dari lingkungan sekitar, mulai dari RT, RW, hingga kelurahan.

“Kalau SPPG berdiri di satu wilayah, maka warga di situ harus jadi yang pertama dilibatkan. Ini bukan hanya soal program, tapi soal keadilan bagi masyarakat sekitar,” tegasnya.

Menurutnya, kebutuhan tenaga kerja di SPPG cukup besar, mulai dari dapur, distribusi, hingga operasional harian yang bisa diisi oleh warga lokal.

*Libatkan RT/RW agar Tepat Sasaran*

Untuk memastikan penyerapan tenaga kerja tepat sasaran, Dedi mendorong agar RT dan RW dilibatkan dalam proses rekrutmen.

“RT dan RW paling tahu siapa warganya yang butuh pekerjaan. Jangan sampai peluang ini justru diambil oleh orang luar,” ujarnya.

Dedi mengingatkan, program sebesar SPPG jangan sampai justru menimbulkan kekecewaan di tengah masyarakat.

“Harapan warga itu sederhana, ingin dilibatkan, ingin punya penghasilan. Jangan sampai program besar ini justru membuat mereka merasa ditinggalkan,” katanya.

Ia pun menegaskan, jika dikelola dengan baik, SPPG bisa menjadi penggerak ekonomi dari level paling bawah.

“Kalau warga sekitar bekerja, ada penghasilan, maka ekonomi di RT dan RW akan hidup. Ini yang harus kita jaga,” ucapnya.

Berdasarkan infiormasi dari website resmi Badan Gizi Nasional, jumlah SPPG yang sudah beroperasi di Kota Bogor mencapai 125 titik. Dedi menilai ini adalah momentum penting untuk memastikan program benar-benar berpihak kepada masyarakat.

“Ini bukan hanya soal angka 125 SPPG, tapi soal bagaimana program ini dirasakan oleh warga. Jangan sampai mereka hanya jadi penonton di rumah sendiri,” pungkasnya. (Riza)