Jabatan Direktur Keuangan Tirta Pakuan Masih Kosong, DPRD Bogor Minta Segera Diputuskan

BOGOR – Komisi II DPRD Kota Bogor menyampaikan apresiasi terhadap langkah Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor dalam mempercepat proses penetapan direksi Perumda Tirta Pakuan. Dua direksi yang telah terpilih diketahui langsung dilantik agar dapat segera menjalankan tugasnya.

Sekretaris Komisi II DPRD Kota Bogor, Benninu Argoebie, mengatakan bahwa percepatan tersebut merupakan langkah tepat mengingat pentingnya peran Perumda Tirta Pakuan sebagai salah satu perusahaan daerah unggulan di Indonesia.

“Yang pasti Perumda Tirta Pakuan Kota Bogor ini PDAM nomor dua terbaik Se-Indonesia. Jadi dalam proses pemilihan direksi ini, kami mengapresiasi langkah dari Pemkot Bogor dengan mempercepat, yang mana yang sudah selesai langsung dilantik. Langsung dilantik supaya bisa langsung bekerja,” ujar pria yang akrab disapa Benn ini pada Rabu (1/4/2026).

Menurut Benninu, kebijakan pelantikan segera setelah proses seleksi rampung memungkinkan roda organisasi tetap berjalan optimal tanpa adanya kekosongan kepemimpinan yang berlarut-larut.

Meski demikian, ia menekankan bahwa Pemkot Bogor juga perlu segera menyelesaikan pengisian posisi Direktur Administrasi dan Keuangan yang hingga kini masih kosong. Posisi tersebut dinilai krusial dalam menjaga stabilitas dan kinerja perusahaan.

“Untuk yang satu lagi, yang direktur administrasi dan keuangan. Kalau kemarin ada saran dari Kemendagri memang belum bisa yang satu nama, harus segera diambil langkah. Kemarin Pak Wali ada dua opsi, apakah dilakukan pansel ulang atau melanjutkan yang sudah ada. Kami mendukung yang tercepat dan yang terbaik, karena itu kan salah satu direktur yang vital juga, direktur keuangan,” jelasnya.

Ia menjelaskan, terdapat dua opsi yang sempat dipertimbangkan pemerintah daerah, yakni membuka seleksi ulang atau melanjutkan proses dari kandidat yang telah ada.

Komisi II, kata Benn, mendorong agar opsi yang paling cepat dan efektif segera dipilih demi kepentingan pelayanan publik.

“Begitu kami menyarankannya, karena ini kan untuk pelayanan ya, pelayanan publik dibutuhkan masyarakat dan harus terus berjalan,” tegasnya

Lebih lanjut, Benn menilai bahwa melanjutkan proses dari hasil seleksi sebelumnya bisa menjadi langkah yang lebih efisien dibandingkan memulai tahapan dari awal.

Selain itu, ia juga berharap dua direksi yang baru dilantik dapat segera bekerja sama dan membangun sinergi, terutama dalam menghadapi tantangan pelayanan kepada masyarakat.

Ia menyoroti masih adanya keluhan warga terkait lonjakan tagihan air serta distribusi air yang belum optimal. Oleh karena itu, direksi baru diminta untuk segera menghadirkan kebijakan yang berpihak pada kebutuhan masyarakat serta meningkatkan kualitas layanan.

Komisi II DPRD Kota Bogor menegaskan bahwa keberlanjutan pelayanan publik harus menjadi prioritas utama, sehingga setiap kebijakan yang diambil oleh jajaran direksi diharapkan mampu memberikan dampak nyata bagi masyarakat.

“Hari ini keluhan masyarakat itu kan suka ada tiba-tiba tagihan air yang melonjak terus dan aliran airnya kecil. Nah ini yang harus segera bisa diselesaikan oleh para direksi yang baru. Kebijakan-kebijakan hari ini harus selalu pro pada masyarakat,” pungkasnya. (Riza)