Bima Arya Cek Langsung ASN WFH di Bogor, Pengawasan Digital Jadi Kunci

BOGOR – Wakil Menteri Dalam Negeri, Bima Arya, melakukan peninjauan pelaksanaan kebijakan Work From Home (WFH) di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor pada Jumat (10/4/2026).

Dalam kunjungan tersebut, Bima Arya didampingi oleh Wali Kota Bogor, Dedie A. Rachim memantau sistem kepegawaian melalui aplikasi Simpeg e-Kinerja yang digunakan di Balai Kota Bogor untuk mengawasi aktivitas aparatur sipil negara (ASN) selama bekerja dari rumah.

Setelah itu, Bima Arya melanjutkan inspeksi ke sejumlah perangkat daerah di lingkungan Sekretariat Daerah Kota Bogor. Ia juga menggunakan kendaraan listrik untuk meninjau wilayah Kelurahan Paledang serta mengunjungi rumah ASN yang tengah menjalankan WFH.

Bima Arya mengatakan, pelaksanaan WFH di Kota Bogor sangat baik. Dirinya juga mengapresiasi pengaturan mekanisme kerja di rumah yang dilakukan oleh Pemkot Bogor.

“Pertama, mekanisme pengawasan yang sangat baik. Karena sudah ada aplikasi e-Kinerja di tingkat Kota Bogor yang telah menyesuaikan pengaturan mekanisme kerja di rumah. Jadi, yang kami lihat tadi sangat kami apresiasi, ASN di rumah bisa melakukan absensi dan koordinatnya disesuaikan dengan lokasi rumah. Jadi, kalau bergeser dianggap tidak absen,” ujar Bima Arya.

Ia menyebutkan, jika ada ASN yang melanggar ketentuan WFH, maka akan dikenakan sanksi berupa pengurangan tunjangan kinerja.

Setelah pelaksanaan WFH berjalan satu bulan, kepala daerah akan melakukan evaluasi sejauh mana kinerja tetap terpenuhi.

“Dan kami melihat bahwa WFH ini harus didampingi dan diimbangi dengan perangkat teknologi sistem pemantauan yang mumpuni,” ucapnya.

Sementara itu, bagi ASN yang masih melakukan Work From Office (WFO), pihaknya meminta untuk memaksimalkan penggunaan transportasi publik sebagai bentuk efisiensi, atau menggunakan sepeda dan kendaraan listrik.

Wali Kota Bogor, Dedie A. Rachim, mengatakan bahwa WFH di Kota Bogor dilaksanakan untuk level eselon III ke bawah, dengan persentase 9 persen atau sebanyak 1.054 dari total keseluruhan ASN.

Pelaksanaan WFH di Kota Bogor, lanjut Dedie Rachim, dilaksanakan berbasis teknologi dengan pengawasan yang ketat.

Pemantauan dilakukan melalui koordinat ASN yang sedang melaksanakan WFH, absensi tiga kali dalam satu hari, serta kewajiban setiap ASN untuk memberikan laporan.

“Dan ini harus dipastikan pelaksanaan pelaporannya dilaksanakan sesuai dengan koordinat kediaman masing-masing,” ujarnya.

Dari penerapan sistem WFH, jika dikaitkan dengan efisiensi, secara keseluruhan mengalami penghematan air, listrik, dan BBM, baik kendaraan dinas maupun kendaraan pribadi.

“Secara akumulatif, efisiensi bisa mencapai hampir Rp900 juta per bulan. Itu dari akumulasi hanya eselon III ke bawah,” jelasnya. (Riza)