Bapenda Kota Bogor Libatkan Camat dan Lurah Optimalkan PAD

BOGOR – Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Bogor meminta aparatur wilayah, mulai dari camat hingga lurah, untuk mengoptimalkan potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) di wilayah masing-masing.

Upaya tersebut diperkuat melalui Gathering Sinergi Optimalisasi PAD dan Transformasi Digital bersama aparat kecamatan dan kelurahan se-Kota Bogor di Elingo Restoran, Kelurahan Tanah Baru, Kecamatan Bogor Utara, Kamis (21/5/2026).

Dalam kegiatan itu, Bapenda Kota Bogor juga meluncurkan aplikasi SiWahid dan program Laku Pandai. Kedua inovasi digital tersebut ditujukan untuk mempermudah pembayaran pajak restoran dan kafe agar langsung masuk ke kas daerah, serta memudahkan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2) secara online.

Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat (Aspemkesra) Setda Kota Bogor, Eko Prabowo, mengatakan kondisi fiskal dan bisnis di Kota Bogor hingga saat ini masih dalam kondisi baik. Hal itu, kata dia, terlihat dari tunjangan aparatur yang tetap dibayarkan penuh tanpa adanya rasionalisasi.

“Sekarang tinggal bagaimana kami untuk bertempur dan bekerja sebagai ‘petarung’ guna membantu dan berbakti kepada Kota Bogor serta masyarakat. Supaya visi-misi kota ini tercapai. Salah satu indikator visi-misi tercapai adalah jika PAD-nya juga tercapai,” ujar Eko kepada wartawan.

Ia menegaskan pentingnya sinergi antara Bapenda dengan aparatur wilayah melalui penguatan modal sosial dan rasa saling percaya. Menurutnya, tantangan peningkatan PAD ke depan tidak mudah sehingga membutuhkan aparatur yang tangguh dalam menggali sumber-sumber PAD alternatif.

“Saya sadarkan juga kepada teman-teman lurah dan camat, bahwa kinerja ini menjadi salah satu bentuk penilaian performa. Saya sebagai unsur tim penilai karir mereka, menjadikan poin ini sebagai salah satu unsurnya,” katanya.

Eko menambahkan, aparatur wilayah yang mampu mengembangkan potensi PAD secara optimal akan mendapat penilaian positif dalam promosi jabatan.
Menurutnya, sejumlah potensi PAD di wilayah meliputi PBB, Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) seperti restoran dan kafe, hingga Persetujuan Bangunan Gedung (PBG).

Ia bahkan meminta aparatur wilayah aktif memantau tempat-tempat kuliner yang sedang viral untuk memastikan kepatuhan pajak restoran.

“Dalam konteks itu, bukan cuma makan karena viral, tapi harus melihat ini sudah masuk pajak resto atau belum. Jika ragu, langsung cross-check ke Bapenda untuk melihat apakah restoran tersebut jujur membayar pajaknya,” jelasnya.

Eko juga mengungkapkan, Bapenda tengah mengembangkan sistem digitalisasi pajak restoran agar 10 persen pajak yang dibayarkan konsumen langsung masuk ke kas daerah.

“Digitalisasi ini sedang dikembangkan sebagai salah satu cara mengurangi deviasi atau kebocoran. Untuk PBG juga jelas, baru menumpuk batu bata atau pasir saja sudah harus dipantau oleh orang wilayah,” tegasnya.

Sementara itu, Kepala Bapenda Kota Bogor, Abdul Wahid, mengatakan kegiatan tersebut diikuti sekitar 150 peserta yang terdiri dari lurah, camat dan kepala seksi pemerintahan (Kasipem) se-Kota Bogor.
Menurutnya, jajaran wilayah memiliki peran strategis karena bersentuhan langsung dengan para wajib pajak.

“Kami coba mensinergikan antara Bapenda Kota Bogor bersama jajaran lurah dan camat se-Kota Bogor. PAD Kota Bogor saat ini kurang lebih sekitar Rp1,7 triliun. Harapan ke depan dengan terbangunnya sinergi ini bisa mencapai Rp2 triliun,” paparnya.

Wahid menjelaskan, keberadaan lurah dan kasipem akan mempermudah proses pendataan potensi pajak di wilayah. Selain itu, Bapenda juga terus memperkuat kolaborasi dengan organisasi perangkat daerah (OPD) lainnya.

Ia menyebut, penerapan teknologi juga menjadi fokus utama untuk mempermudah pendataan wajib pajak, khususnya sektor kafe dan restoran yang kini berkembang pesat di Kota Bogor.

“Diprediksi ada sekitar 3.000 kafe/restoran yang tersebar di 68 kelurahan,” ujarnya.
Untuk mendukung pendataan PBB-P2, lanjut Wahid, Bapenda menghadirkan aplikasi SiWahid atau Sistem Warga Himpun Data.
Melalui aplikasi ini, pelayanan ke masyarakat bisa sehari selesai,” jelasnya.

Selain itu, program Laku Pandai juga diterapkan untuk mempermudah pembayaran dan penagihan pajak kepada masyarakat. Dalam program tersebut, Bapenda bekerja sama dengan Bank BJB membuka agen di 68 kelurahan.

“Jajaran wilayah yang menjadi agen Laku Pandai bisa langsung menagih kepada masyarakat hanya bermodalkan gadget,” pungkasnya. (Riza)