Lantik 15 Pejabat, Dedie Rachim Minta Percepatan Program Prioritas di Kota Bogor

BOGOR – Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor kembali melakukan penyegaran organisasi melalui pelantikan dan alih tugas pejabat administrator serta pengawas di lingkungan pemerintahan.

Sebanyak 15 pejabat resmi dilantik oleh Wali Kota Bogor, Dedie A. Rachim, di Paseban Sri Baduga, Balai Kota Bogor, Jumat (17/7/2026).

Rotasi tersebut merupakan bagian dari upaya memperkuat kinerja birokrasi sekaligus menyesuaikan kompetensi aparatur dengan kebutuhan organisasi.

Menurut Dedie, penataan pejabat akan terus dilakukan sebagai respons terhadap meningkatnya tuntutan pelayanan publik.

“Keinginan masyarakat itu datangnya bertubi-tubi. Jadi saya akan terus melaksanakan proses rotasi, mutasi, maupun promosi dalam waktu dekat dengan penuh harapan agar apa yang diharapkan masyarakat terwujud,” kata Dedie.

Ia menegaskan, setiap penempatan jabatan dilakukan berdasarkan kompetensi, pengalaman, dan kebutuhan organisasi, bukan atas dasar usulan atau permintaan pihak tertentu. Dengan demikian, aparatur yang ditempatkan di posisi baru diharapkan mampu menjalankan tugas secara optimal sesuai harapan masyarakat.

Dedie meminta para pejabat yang baru dilantik untuk mempercepat pelaksanaan berbagai program prioritas daerah maupun nasional. Program tersebut mencakup sektor kesehatan, pendidikan, kesejahteraan masyarakat, lingkungan hidup, pengelolaan aset, infrastruktur, kewilayahan, hingga pengembangan sumber daya manusia.

Khusus kepada Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD), Dedie menekankan pentingnya percepatan implementasi Sistem Manajemen Aset Daerah (SIMASDA) agar seluruh aset milik pemerintah dapat terdokumentasi dan dikelola secara digital.

“Setelah ini dilakukan percepatan, maka bisa terlihat mana yang sudah termanfaatkan dengan baik, mana saja yang harus ditingkatkan, mana lokasi strategis. Aset itu kan ada ribuan, makanya harus tersistem, harus didigitalisasi,” ujar Dedie Rachim.

Menurutnya, digitalisasi aset akan mendukung penyusunan kebijakan yang lebih terukur sekaligus membuka peluang pemanfaatan aset pemerintah untuk mendukung kegiatan ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan pelayanan publik lainnya.

Dedie juga meminta perhatian khusus terhadap agenda pengelolaan lingkungan, terutama pembangunan dua proyek Pengolahan Sampah menjadi Energi Listrik (PSEL), yakni PSEL Bogor Raya di Galuga dan PSEL Kayumanis.

“Ini dua proyek yang menurut saya harus betul-betul dikawal, karena ada kaitan dengan pemerintah pusat, ada kaitan dengan Danantara, PLN, kemudian juga pelaksana kegiatan ada dua. Jadi, dengan total jumlah kurang lebih 2.500 ton sampah per hari yang harus diserap, maka tentu tata kelola, manajemennya juga harus baik,” tegasnya.

Selain proyek persampahan, ia juga meminta percepatan pembangunan SMAN 11, proyek Ring Road (R2), Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) skala kota, penataan pedagang kaki lima (PKL), validasi data masyarakat miskin, hingga penyaluran bantuan sosial agar tepat sasaran.

“Pastikan bahwa persoalan pendataan masyarakat berjalan dengan sebaik-baiknya. Sehingga bantuan kepada masyarakat itu tepat sasaran,” katanya.

Dedie berharap para pejabat yang menempati posisi baru dapat menghadirkan perspektif segar dalam menyelesaikan berbagai persoalan pemerintahan dan meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

“Intinya garis besarnya saya berharap banyak, mudah-mudahan di penempatan yang baru, refresh melihat kondisi yang lebih baru. Mungkin kan kalau sudah lama nggak kelihatan, tapi kalau masuk ke tempat yang baru barangkali bisa lebih jernih melihat persoalan dan memberikan solusi, ini itu bisa muncul di situ,” tutupnya. (Riza)