Komisi V DPR RI Nilai Terminal Baranangsiang Tidak Layak dan Harus di Revitalisasi

KOTA BOGOR – Komisi V DPR RI meninjau Terminal Baranangsiang, Kota Bogor pada Rabu (20/3/2024).

Kunjungan Komisi V DPR RI ini diterima oleh Kementrian Perhubungan (Kemenhub) melalui Badan Pengelolaan Transportasi Jabodetabek (BPTJ) dan Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor.

Kunjungan Komisi V ke Terminal Baranangsiang ini untuk melihat persiapan fasilitas transportasi angkutan mudik lebaran tahun 2024.

Dari peninjauan, Komisi V DPR RI meminta terminal Baranangsiang segera direvitalisasi karena dinilai sudah tidak layak.

Anggota komisi V DPR RI, Neng Eem Marhamah Zulfa HIZ mengatakan, bahwa dirinya sudah lama melihat terminal Baranangsaing itu harus sudah direvitalisasi, apalagi terminal Baranangsiang sudah memikiki status terminal A.

“Ya, sebenarnya sudah tidak layak kalau dengan fasilitas yang ada seperti ini. Tapi kan, masalah hukum belum selesai, kami berharap sebenarnya ketika ada klausul bisa diputus. Sebenarnya ini masalah hukumnya dahulu harus diselesaikan, supaya tidak terjadi permasalahan aduan nantinya,” ucap Neng Eem kepada wartawan.

Dikatakan Politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini, jika ada political will sebenarnya bisa saja langsung jalan, walaupun kontrak itu sepertinya perjanjiannya bukan dengan Kemenhub dan bukan dengan BPTJ.

“Kalau misalkan ada kontrak-kontrak yang sisa itu, tinggal diberikan penggarapan. Tidak harus semuanya, makanya adendum ini bisa menjadi solusi atau tidak. Yang tadi saya pertanyakan isi adendum itu apa, percuma bikin adendum kalau tidak menjadi solusi kemudian kementrian Perhubungan dalam hal ini BPTJ tidak langsung bisa eksekusi untuk membangun,” jelasnya.

Ia mengaku pihaknya akan terus mengawal permasalahan Terminal Baranangsiang tersebut hingga selesai.

“Ini akan dikawal dan diperdalam lagi secara lebih mendalam dan lebih spesifik, khusus terkait ini Insya Allah setelah Idul Fitri 2024 kemungkinan bisa dijadwalkan untuk penyelesaiannya,” katanya.

Sementara, Wakil Wali Kota Bogor Dedie A Rachim menuturkan, bahwa ada potensi 150 ribu warga akan mudik ke Kota Bogor. Namun diperkirakan juga ada 100 ribu masyarakat dari luar Kota Bogor masuk ke Kota Bogor.

“Jadi kami harus mempersiapkan, baik yang masuk mauoun yang akan keluar dari Kota Bogor dengan memanfaatkan fasilitas terminal baranangsiang,” tutur Dedie Rachim

Menurut Dedie Rachim, BPTJ sudah bekerjasama dengan Pemkot Bogor untuk memfasilitasi bagi pemudik yang memilih lewat terminal Baranangsiang.

Namun, kata Dedie Rachim, pihaknya menghadapi persoalan, bahwa terminal Baranangsiang ini belum sempat revitalisasi, karena masih menunggu Legal Opini (LO) Kejaksaaan Agung.

“Kalau itu dikeluarkan insyaallah nanti ada opsi-opsi bisa diambil oleh pusat, semisal diputus kontrak dengan pihak ketiga, tentu APBN bisa turun membangun Terminal Baranangsiang,” jelasnya.

Namun, lanjut Dedie Rachim jika ada Adendum, sehingga nanti ada kerjasama baru yang nanti harus dievaluasi. Sebab, kata Dedie setelah sejak tahun 2019 diserahkan ke BPTJ semoga tahun ini selesai.

“Kemudian ada juga opsi terakhir menjadikan terminal Baranangsiang sebagai TOD. Kami mengacu kepada Perpres Nomor 49 tahun 2017. Itu ada koneksi perpanjangan LRT Bodebek ke Baranangsiang,” terangnya. (dit)