Menteri LH Hanif Faisol Bakal Stop Impor Sampah Plastik, Importir Bandel Akan Ditindak Tegas

JAKARTA – Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (LH/BPLH), Hanif Faisol Nurofik, menegaskan komitmennya untuk menghentikan impor sampah plastik ke Indonesia.

Kebijakan ini diambil untuk mengurangi beban sampah di dalam negeri, terutama sampah plastik yang mencakup sekitar 17 persen dari 8.000 ton sampah harian yang dihasilkan masyarakat.

Menurut Hanif, pemerintah tidak akan lagi memberikan rekomendasi impor sampah plastik, baik yang sudah dipilah maupun belum.

“Mau terpilah atau tidak terpilah itu kita stop dan sudah berakhir. Kepada importir harus turun bersama sama ke hulu dan sama sama kita selesaikan masalah sampah di dalam negeri dan tidak menambah mendatangkan sampah plastik dari luar negeri,” ujar Hanif saat meninjau Jakarta Recycle Center (JRC) di Pesanggrahan, Jakarta Selatan Pada Rabu (30/10/2024).

Ia menegaskan bahwa seluruh importir sampah plastik harus terlibat dalam menyelesaikan masalah sampah domestik, alih-alih menambah beban dengan mendatangkan sampah dari luar negeri.

“Semua yang mencari keuntungan dari sampah harus bersama-sama memecahkan masalah sampah di tingkat nasional, bukan malah menambah beban dengan impor,” katanya.

Lebih lanjut, Hanif mengingatkan bahwa pemerintah akan menindak tegas para importir yang tetap nekat melakukan impor sampah plastik. Regulasi yang lebih ketat akan diterapkan, termasuk pemberlakuan pasal-pasal hukum bagi para pelanggar.

“Importir yang nakal akan kami tindak tegas. Tahun depan, tidak ada lagi impor sampah plastik ke Indonesia,” tegasnya.

Hanif juga menyoroti bahwa jumlah sampah plastik di Indonesia sudah cukup besar dan belum dikelola dengan optimal. Oleh karena itu, ia mengajak semua pihak untuk bersama-sama turun ke hulu guna menangani sumber utama sampah.

“Sampah plastik kita cukup banyak dan tidak dapat dikelola dengan baik. Ayo kita sama sama turun ke hulu penyebab sampah dan kita tangani bersama,” ucapnya.

Jika diperlukan, Hanif berencana mengeluarkan keputusan menteri untuk memperkuat larangan impor ini. Ia juga membuka kemungkinan adanya regulasi tambahan, seperti peraturan pemerintah atau peraturan presiden, demi memastikan kebijakan ini berjalan efektif.

“Apapun upaya instrumen yang harus kita berikan dan intervensi yang harus kita ambil kita akan lakukan semua demi selesainya masalah sampah di tanah air kita,” pungkasnya. (gus)