Gelar Razia Bareng Komisi I, Satpol PP Kota Bogor Sita Ratusan Botol Miras

BOGOR – Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) bersama Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bogor menggelar razia minuman keras (miras) di beberapa titik wilayah Kota Bogor pada Jumat (21/2/2025) malam.

Dalam operasi ini, petugas menyisir dua warung kelontong serta dua kafe dan restoran. Dari hasil razia itu, ratusan botol miras golongan B dan C berhasil disita karena dijual tanpa memiliki izin resmi.

Kasatpol PP Kota Bogor, Agustian Syach, menyampaikan bahwa selain menyita miras, pihaknya juga melakukan pengecekan terkait izin usaha penjualan minuman beralkohol.

“Kami melakukan pengecekan terhadap pelaku usaha, termasuk perizinan sesuai dengan Peraturan Daerah (Perda) dan Peraturan Wali Kota (Perwali) terkait minuman beralkohol. Dari empat lokasi yang kami periksa, kami lakukan penyitaan terhadap barang-barang yang tidak memiliki izin,” ujar Agus.

Lebih lanjut, Agus menjelaskan bahwa dari empat titik lokasi tersebut, pihaknya berhasil menyita sekitar 200 botol minuman keras golongan B dan C.

“Kami berhasil menyita sekitar 200 botol, yang nantinya akan dibawa ke kantor dan dimusnahkan sesuai dengan prosedur yang berlaku,” jelasnya.

Ia menegaskan bahwa razia ini dilakukan untuk menjaga kondusivitas Kota Bogor menjelang bulan suci Ramadan.

“Saya mengucapkan terima kasih kepada Komisi I DPRD Kota Bogor yang telah mendampingi kami dalam memastikan pengawalan Perda ini berjalan dengan baik dan sesuai aturan,” katanya.

Sementara itu, Sekretaris Komisi I DPRD Kota Bogor, Said Muhamad Mohan, mengungkapkan bahwa ratusan botol miras yang disita dari beberapa tempat usaha tersebut tidak memiliki izin usaha yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

“Kami menemukan banyak minuman beralkohol golongan B dan C yang dijual tanpa izin, padahal aturan mengharuskan bahwa penjualannya hanya diperbolehkan di hotel dengan persyaratan tertentu,” jelas Mohan.

Ia juga menuturkan bahwa di salah satu titik razia, yakni warung kelontong, petugas sempat mendapatkan perlawanan dari penjual miras. Selain itu, terjadi perdebatan panjang terkait perizinan, di mana pedagang mempertanyakan mengenai jadwal sidang atas barang yang disita.

Untuk meredakan itu, Komisi I DPRD Kota Bogor berencana mengadakan pertemuan dengan para penjual miras guna memberikan pemahaman lebih lanjut mengenai regulasi yang berlaku di Kota Bogor.

“Kami akan menjadwalkan pertemuan di ruang Komisi I DPRD Kota Bogor untuk menjelaskan aturan secara lebih rinci. Kami juga akan mengajak Satpol PP dalam pertemuan tersebut agar para penjual memahami aturan yang harus mereka patuhi,” pungkasnya. (Riza)