Dapat Mandat dari Presiden, Pemkot Bakal Benahi Jalur Tamu Negara dan SSA

BOGOR – Wakil Wali Kota Bogor, Jenal Mutaqin, bersama Pj Sekda dan beberapa kepala OPD melakukan peninjauan lapangan di sekitar Sistem Satu Arah (SSA) dan jalur perlintasan tamu negara.

Langkah ini dilakukan sebagai tindak lanjut atas perintah Presiden RI, Prabowo Subianto, untuk merapikan jalur tersebut.

Jenal Mutaqin menyatakan bahwa banyak hal yang perlu dievaluasi dan disesuaikan dengan mandat lisan dari Presiden. Salah satu fokus utama adalah kabel yang melintang di jalan. Setelah pengecekan, diketahui bahwa sebagian kabel tersebut milik provider jaringan dan sebagian lainnya milik PJU Kota Bogor.

“Kami telah menginstruksikan dinas terkait untuk segera berkomunikasi dengan provider, dengan target setelah Lebaran kabel-kabel ini akan dimasukkan ke dalam tanah melalui sistem boring. Namun, saya meminta agar tindakan ini dipercepat, bahkan jika memungkinkan dilakukan sebelum puasa,” ujar Jenal kepada wartawan, Senin (24/2/2025).

Selain kabel, reklame di sepanjang jalur tamu negara juga menjadi perhatian. Menurutnya, beberapa reklame ia ditemukan dalam kondisi rusak, tidak terurus, atau izin yang sudah habis masa berlakunya. Salah satu titik yang mendapat sorotan adalah taman di dekat pintu tol yang terdapat billboard besar dan tumpukan sampah.

“Pak Presiden sempat menegur saya dan Pak Wali terkait sampah. Setelah dicek, ternyata di taman sebelah kiri setelah keluar tol terdapat tumpukan sampah yang tidak terurus. Kami mendapat informasi bahwa taman tersebut dikelola oleh pihak swasta berdasarkan perjanjian kerjasama karena adanya reklame besar di sana. Namun, faktanya, kebersihannya tidak terjaga dengan baik,” ungkapnya.

Untuk memperbaiki estetika Kota Bogor, Jenal mengusulkan evaluasi dan moratorium terhadap Perjanjian Kerja Sama (PKS) yang berkaitan dengan pengelolaan taman dan reklame di jalur tamu negara dan SSA.

“Bogor adalah wajah Indonesia di mata tamu negara. Maka, estetika kota ini harus diperbaiki agar mencerminkan marwah bangsa,” katanya.

Ia menjelaskan, beberapa langkah yang akan dilakukan meliputi pemasangan tiang bendera di beberapa titik strategis, moratorium reklame yang dianggap semrawut, serta penataan ulang kawasan yang tidak terawat, termasuk yang menjadi kewenangan provinsi.

Selain itu, aspek kebersihan juga menjadi fokus utama. Sampah yang ditemukan di drainase, terutama dari limbah usaha, akan dicek lebih lanjut untuk memastikan pengolahan limbah sesuai dengan regulasi. Warung-warung kecil di sepanjang jalur juga diminta untuk berkontribusi dalam menjaga kebersihan lingkungan.

“Kami tidak akan lelah dalam menjalankan tugas untuk memastikan Kota Bogor tetap bersih, rapi, dan indah, bukan hanya saat ada tamu negara, tetapi juga sebagai kebiasaan yang terus dijaga ke depannya,” tegasnya.

Selain itu, kata Jenal penataan juga mencakup kawasan Otista dan Pasar Bogor yang menjadi wajah utama kota. Pemasangan tiang bendera di Jembatan Otista akan dilakukan.

Sementara untuk Pasar Bogor, pemerintah masih mempertimbangkan opsi revitalisasi atau pengecatan ulang yang akan dibahas lebih lanjut bersama Wali Kota.

“Ini evaluasi besar bagi kami, nanti Pak Wali pulang dari retreat kami akan diskusi tentang pasar bogor, segera dilajukan revitalisasi atau mau dicat ulang dulu, ini kan mesti ada kesepakatan dulu dengan Pak Wali,” pungkasnya. (Riza)