Pemkot dan Pemkab Bogor Kompak Tingkatkan Pengelolaan Sampah di TPAS Galuga

BOGOR – Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor dan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor tengah menyusun draf perjanjian kerja sama baru terkait pengelolaan Tempat Pembuangan Akhir Sampah (TPAS) Galuga.

Langkah ini diambil sebagai bagian dari upaya meningkatkan tata kelola persampahan yang lebih terintegrasi dan berbasis teknologi.

Sambil menanti rampungnya draf kerja sama, kedua pemerintah daerah saat ini fokus pada verifikasi lahan TPAS serta menyerap aspirasi masyarakat yang bermukim di sekitar Galuga.

“Tadi kita diskusi tentang teknis di lapangan, seperti perbaikan infrastruktur, kesepakatan, dan harapan dari masyarakat,” ujar Wakil Wali Kota Bogor, Jenal Mutaqin, usai meninjau langsung lokasi TPAS Galuga, Senin (26/5/2025).

Ia menekankan bahwa rekomendasi dari Kementerian Lingkungan Hidup turut menjadi perhatian utama. Salah satunya, wacana pengelolaan sampah yang lebih modern dengan pemanfaatan teknologi.

“Terkait persentase lahan, saya rasa itu bukan masalah berat. Tinggal kita diskusikan bersama. Saya katakan, pakai saja lahan kita bersama untuk manfaat bersama,” ungkap Jenal.

Jenal juga menyampaikan dukungan Pemkot dan Pemkab Bogor jika TPAS Galuga nantinya dijadikan bagian dari program strategis nasional, yakni pengolahan listrik berbasis sampah.

“Kalau ini terealisasi, tentu hasilnya akan lebih strategis dan positif. Apalagi warga sekitar bisa tetap terlibat dan mendapat manfaat, mungkin lewat sistem pemilahan yang lebih modern,” lanjutnya.

Ia juga menginstruksikan Dinas Lingkungan Hidup agar memastikan tidak ada warga yang dirugikan akibat pengelolaan TPAS, terutama terkait penggunaan lahan warga.

Di tempat yang sama, Wakil Bupati Bogor, Ade Ruhandi menyatakan kunjungan ini sebagai bentuk komitmen dan dukungan atas kebijakan bersama yang sedang dirumuskan.

“Kunjungan ini untuk memastikan rencana perbaikan dan tindak lanjut kerja sama pengelolaan TPAS Galuga. Kita harus tahu kondisi lapangan agar kebijakan yang diambil tepat,” jelasnya.

Ade menambahkan, pengelolaan sampah harus memperhatikan aspek lain seperti ketersediaan armada angkut serta kondisi kesehatan masyarakat sekitar.

“Persoalan sampah bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tapi menjadi tanggung jawab bersama,” tegasnya. (Riza)