Bogor Tengah Dinilai Masih Semrawut, Dedie Rachim Siapkan Langkah Penataan

BOGOR – Penataan kawasan pusat kota kembali menjadi perhatian serius Wali Kota Bogor Dedie A. Rachim. Ia menilai wilayah Kecamatan Bogor Tengah yang menjadi jantung aktivitas kota belum mencerminkan citra Kota Bogor sebagai kota yang tertata dan berkarakter.

Hal itu disampaikan Dedie saat menghadiri Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kecamatan Bogor Tengah yang berlangsung di Hotel Onih, Kamis (15/1/2026).

Menurut Dedie, Bogor Tengah memiliki peran strategis karena di kawasan tersebut terdapat alun-alun, pusat kuliner, hingga jalur utama perekonomian. Namun, kondisi eksisting dinilai masih membutuhkan banyak pembenahan.

“Bogor Tengah ini etalase Kota Bogor. Tapi kenyataannya masih banyak titik yang belum tertata dengan baik dan perlu perhatian serius,” ujar Dedie.

Ia mengungkapkan, salah satu persoalan yang paling menonjol adalah keberadaan pedagang kaki lima (PKL) yang belum tertib di sejumlah ruas jalan utama. Pemerintah Kota Bogor, lanjut Dedie, tengah menyiapkan skema penanganan agar penataan dapat berjalan lebih terarah.

“Kami sedang menyiapkan treatment khusus untuk beberapa ruas jalan seperti Dewi Sartika, Sawojajar, Nyi Raja Permas, MA Salmun, hingga Merdeka,” katanya.

Dedie juga menekankan pentingnya sterilisasi sejumlah ruas jalan yang akan digunakan untuk mendukung proses pembongkaran pasar. Beberapa jalan yang dimaksud antara lain Lawang Saketeng, Jalan Pedati, Jalan Roda, Jalan Bata, dan Jalan Suryakencana.

“Kalau tidak steril, proses pembongkaran akan terhambat dan memakan waktu lebih lama,” tegasnya.

Sebagai solusi, Dedie mengimbau para pedagang untuk segera menempati Pasar Sukasari dan Pasar Jambu Dua. Ia menegaskan tidak ada lagi toleransi bagi PKL yang berjualan di jalur-jalur yang akan dilalui alat berat.

“Jalan Roda dan beberapa ruas lainnya harus benar-benar kosong dari PKL,” ucapnya.

Dedie pun meminta jajaran kecamatan dan kelurahan untuk aktif menyosialisasikan kebijakan tersebut. Ia juga mengingatkan, pedagang yang tetap berjualan di lokasi terlarang harus siap menanggung risiko sendiri.

“Kawasan pusat kota tidak boleh kumuh. Bogor Tengah harus menjadi wajah Kota Bogor yang rapi, bersih, dan membanggakan,” ucapnya.

Sementara itu, Camat Bogor Tengah Dheri Wiriadirama menyampaikan bahwa Musrenbang RKPD 2027 di wilayahnya menunjukkan perubahan pola usulan pembangunan. Menurutnya, usulan tidak lagi terfokus pada pembangunan fisik semata.

“Tahun ini usulan mencakup empat bidang, yaitu fisik, sosial, ekonomi, dan pemerintahan,” kata Dheri.

Ia menjelaskan, total terdapat 331 usulan yang dihimpun dari tingkat RW dan kelurahan. Banyaknya usulan tersebut mencerminkan kebutuhan masyarakat yang semakin kompleks.

“Dengan empat bidang usulan, jumlahnya memang cukup banyak,” ujarnya.

Dheri menambahkan, hasil evaluasi menunjukkan hampir 50 persen usulan Musrenbang sebelumnya telah direalisasikan oleh Pemerintah Kota Bogor pada tahun 2025.

“Ini menunjukkan komitmen pemerintah kota dalam menindaklanjuti aspirasi masyarakat,” ungkapnya.

Meski sebagian besar usulan ditujukan untuk RKPD 2027, Dheri berharap beberapa program prioritas dengan tingkat urgensi tinggi dapat direalisasikan lebih cepat, khususnya pada 2026.

“Seperti penanganan tebing rawan longsor dengan TPT dan perbaikan drainase yang sering menimbulkan banjir,” jelasnya.

Selain infrastruktur, Musrenbang Kecamatan Bogor Tengah juga memuat usulan non-fisik, mulai dari pelatihan tenaga kerja hingga pengadaan alat musik hadroh.

“Usulannya semakin variatif dan menyentuh berbagai kebutuhan masyarakat,” pungkasnya. (Riza)