Kekerasan Meningkat di Tahun 2025, DPRD Nilai Dukungan Fiskal untuk DP3A Masih Minim

BOGOR – Komisi IV DPRD Kota Bogor menyoroti alokasi anggaran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) dalam pembahasan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Tahun 2026.

Anggaran yang dinilai masih minim tersebut dianggap tidak sebanding dengan meningkatnya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kota Bogor.

Ketua Komisi IV DPRD Kota Bogor, Fajar Muhamad Nur, menyampaikan bahwa isu perlindungan perempuan dan anak seharusnya menjadi prioritas pembangunan daerah. Namun, fakta di lapangan menunjukkan adanya ketimpangan antara beban persoalan dengan dukungan anggaran yang tersedia.

Berdasarkan data sepanjang 2025, tercatat 88 kasus kekerasan terhadap perempuan dan 77 kasus kekerasan terhadap anak di Kota Bogor. Angka tersebut menunjukkan tren peningkatan dibanding periode sebelumnya.

“Ini menjadi alarm bagi kita semua. Ketika angka kasus meningkat, seharusnya dukungan anggaran juga diperkuat. Jangan sampai dinas terkait kesulitan bergerak karena keterbatasan fiskal,” ujar Fajar usai rapat kerja di Gedung DPRD Kota Bogor, Selasa (10/2/2026).

Komisi IV meminta DP3A tidak hanya mengedepankan langkah kuratif melalui Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) setelah kasus terjadi. Menurut Fajar, pendekatan preventif harus diperkuat melalui edukasi dan sosialisasi yang masif kepada masyarakat. Ia menekankan pentingnya penguatan pola asuh dalam keluarga sebagai fondasi utama pencegahan kekerasan.

“Ketahanan keluarga menjadi kunci. Anak bukan sekadar diberi arahan, tetapi juga harus didengarkan. Edukasi parenting perlu diperluas agar masyarakat siap membangun generasi menuju Indonesia Emas 2045,” katanya.

Selain itu, Komisi IV juga menemukan adanya potensi tumpang tindih program pemberdayaan perempuan dengan OPD lain, seperti Dinas Koperasi dan UKM. DPRD meminta adanya sinkronisasi agar program lebih terarah, efisien, dan tepat sasaran.

Sebagai solusi atas keterbatasan anggaran, Komisi IV berkomitmen memperjuangkan penambahan alokasi melalui APBD Perubahan. DPRD juga akan menggelar dialog khusus dengan Wali Kota, Wakil Wali Kota, serta pimpinan DPRD untuk mendorong isu perlindungan perempuan dan anak menjadi prioritas kebijakan fiskal daerah.

Tak hanya itu, DP3A juga didorong untuk memperkuat kolaborasi lintas sektor, termasuk dengan Dinas Pendidikan, guna memperluas cakupan program pencegahan tanpa bergantung sepenuhnya pada satu sumber anggaran.

“Koordinasi dan dukungan fiskal adalah dua hal utama. Tanpa anggaran yang cukup, ruang gerak dinas menjadi terbatas. Kami ingin memastikan perlindungan perempuan dan anak benar-benar mendapat perhatian serius dalam kebijakan daerah,” tegasnya. (Riza)