Kota Bogor Dorong BRT Jadi Pengganti Angkot, Dedie Rachim Minta Jabar Stop Izin AKDP Baru

BOGOR – Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor meminta dukungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam upaya menata sistem transportasi, khususnya terkait pengendalian operasional angkutan kota antarwilayah yang melintasi Kota Bogor.

Salah satu harapan yang disampaikan adalah agar tidak ada lagi penerbitan izin baru bagi angkutan kota dalam provinsi (AKDP) yang dinilai telah memperparah kepadatan lalu lintas.

Wali Kota Bogor, Dedie A. Rachim, mengatakan penataan transportasi tidak dapat dilakukan hanya oleh pemerintah kota. Menurutnya, diperlukan sinergi dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat karena kewenangan terhadap angkot AKDP berada di tingkat provinsi.

Dedie menjelaskan bahwa pihaknya juga telah meminta Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Bogor untuk berkoordinasi agar angkot AKDP mengikuti ketentuan yang berlaku di Kota Bogor, termasuk mengenai pembatasan usia kendaraan.

“Kemudian saya juga minta dalam pertemuan dengan jajaran Dishub Kota Bogor, untuk angkot antar kota dalam provinsi (AKDP) yang izinnya dikeluarkan oleh provinsi, itu mengikuti juga aturan yang ada di Kota Bogor terkait dengan batas usia,” ujar Dedie, Rabu (8/7/2026).

Selain itu, ia berharap Pemerintah Provinsi Jawa Barat menghentikan penerbitan izin baru bagi angkot AKDP yang masuk ke Kota Bogor.

“Karena sudah terlalu banyak. Hampir 7.000 angkot kabupaten yang menusuk jantung Kota Bogor. Jadi kami sedang bebenah, kalau kemudian Pak Gubernur, kemudian Kadishub-nya juga tidak merespon dengan positif, tentu permasalahan kemacetan Kota Bogor ini kan masih akan terus terjadi,” katanya.

Sebagai solusi jangka panjang, Pemkot Bogor mengusulkan pengembangan layanan Bus Rapid Transit (BRT) yang menghubungkan Kota Bogor dengan wilayah penyangga. Menurut Dedie, sistem tersebut diharapkan dapat menggantikan peran angkot pada sejumlah koridor utama.

“Saya sangat berharap kepada Gubernur Jawa Barat untuk bisa memperbaiki sistem transportasi di wilayah Bogor ini, terutama dengan nanti kami konsepsikan dengan Bus Rapid Transit (BRT). Jadi harapannya nanti kami juga ingin bukan hanya di wilayah Bandung Raya saja yang ada BRT-nya, tetapi di Kota Bogor juga ada BRT,” ungkapnya.

Ia mencontohkan, rute BRT nantinya dapat melayani perjalanan dari Cisarua menuju Kota Bogor hingga Depok, maupun dari Leuwiliang menuju Bogor dan Parung, sehingga mobilitas masyarakat tetap terlayani dengan moda transportasi yang lebih tertata.

“Jadi penataan transportasi ini tidak bisa hanya Kota Bogor saja, tetapi juga Jawa Barat juga kami minta partisipasinya. Penertiban ada titik-titik pelaksanaan operasi gabungan. Tapi selama masih bisa ditanggulangi oleh Dishub tentu kami akan mandiri, kami lakukan dulu. Kan enggak mungkin setiap kali operasi merepotkan teman-teman dari jajaran samping,” tutupnya. (Riza)