Proyek Trase Baru Batutulis Disorot Komisi II, Kontraktor Diminta Patuhi Aturan dan K3

BOGOR – Komisi II DPRD Kota Bogor menyoroti pelaksanaan proyek pembangunan trase baru Jalan Batutulis yang dinilai harus menjadi contoh pembangunan infrastruktur yang profesional dan mengutamakan keselamatan.

Proyek strategis dengan nilai investasi besar tersebut diharapkan berjalan sesuai ketentuan serta tidak mengabaikan aspek keselamatan masyarakat maupun pekerja.

Ketua Komisi II DPRD Kota Bogor, Achmad Rifki Alaydrus, menyampaikan apresiasi atas sikap Wali Kota Bogor yang berencana memberikan teguran kepada kontraktor apabila ditemukan kelalaian dalam pelaksanaan proyek.

“Kami mengapresiasi langkah cepat Wali Kota Bogor yang akan memberikan teguran kepada kontraktor pelaksana proyek Trase Baru Batutulis apabila ditemukan kelalaian dalam pelaksanaan pekerjaan,” ujar Rifki, Selasa (14/7/2026).

Menurutnya, proyek dengan nilai investasi besar harus menjadi teladan dalam penerapan aturan dan standar pelaksanaan pembangunan.

“Proyek strategis dengan nilai investasi yang besar harus menjadi contoh pelaksanaan pembangunan yang profesional, taat aturan, serta mengedepankan keselamatan masyarakat,” katanya.

Rifki menegaskan, kontraktor tidak hanya dituntut menyelesaikan pekerjaan sesuai target, tetapi juga wajib memenuhi seluruh ketentuan yang tercantum dalam kontrak, mulai dari aspek teknis, administrasi, penerapan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3), pengamanan area proyek, hingga mitigasi dampak terhadap warga di sekitar lokasi.

“Kami mengingatkan bahwa setiap kontraktor memiliki kewajiban memenuhi seluruh aspek teknis, administrasi, keselamatan kerja (K3), pengamanan lingkungan proyek, hingga mitigasi dampak terhadap warga sekitar. Hal-hal tersebut bukan sekadar pelengkap, melainkan bagian yang tidak terpisahkan dari kontrak pekerjaan,” tegasnya.

Selain menyoroti tanggung jawab kontraktor, Komisi II juga meminta aparat kewilayahan untuk lebih aktif melakukan pengawasan selama proyek berlangsung.

Rifki menilai camat beserta jajaran lurah memiliki peran penting dalam memastikan pelaksanaan proyek berjalan sesuai ketentuan sekaligus merespons cepat setiap keluhan masyarakat.

“Kami juga meminta aparat kewilayahan, khususnya camat beserta jajaran lurah, agar tidak hanya menjadi penonton. Camat harus hadir sebagai pengawas di wilayahnya, aktif memantau pelaksanaan proyek, menindaklanjuti setiap keluhan masyarakat, serta memastikan seluruh kewajiban kontraktor dipenuhi,” ujarnya.

Ia mengatakan, kehadiran pemerintah di tingkat wilayah akan membantu mencegah persoalan berkembang menjadi masalah yang lebih besar.

“Kehadiran pemerintah di tingkat wilayah sangat penting agar potensi persoalan dapat diselesaikan lebih cepat sebelum berkembang menjadi masalah yang lebih besar,” pungkasnya. (Riza)