DPRD Kota Bogor Desak Diskominfo Aktif Blokir Situs Judi Online

BOGOR – Upaya menekan peredaran judi online (judol) di Kota Bogor membutuhkan langkah cepat dan partisipasi aktif masyarakat. DPRD Kota Bogor pun meminta Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor mengoptimalkan peran Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) dalam menindaklanjuti laporan serta memblokir situs-situs perjudian daring.

Wakil Ketua Komisi I DPRD Kota Bogor, Said Muhammad Mohan, mengatakan pemerintah daerah harus memiliki langkah konkret untuk mendukung pemberantasan judi online. Salah satunya dengan memastikan setiap informasi mengenai situs perjudian yang disampaikan masyarakat dapat segera ditindaklanjuti.

Menurutnya, persoalan utama yang perlu diperhatikan adalah kecepatan pemblokiran. Sebab, ketika satu situs berhasil diblokir, pengelola judi online biasanya kembali menghadirkan website lain dengan alamat berbeda.

Karena itu, DPRD ingin memastikan terlebih dahulu durasi penanganan laporan yang diterima Diskominfo. Hasilnya dapat menjadi acuan untuk membangun sistem pelaporan yang lebih efektif dan mudah diakses masyarakat.

“Kita ingin tahu berapa lama prosesnya, mulai dari pelaporan sampai pemblokiran. Kalau ternyata prosesnya cepat, ruang pelaporan untuk masyarakat harus disosialisasikan secara masif,” ujar Mohan, Rabu (4/11/2026).

Ia mengusulkan agar Pemkot Bogor memanfaatkan fasilitas komunikasi yang telah dimiliki pemerintah untuk membuka akses pengaduan. Kanal tersebut bisa melalui portal resmi Pemkot Bogor ataupun media sosial Diskominfo sehingga masyarakat tidak kesulitan menyampaikan temuan.

Mohan menilai pembentukan posko khusus belum menjadi kebutuhan utama. Hal yang lebih penting adalah tersedianya saluran pelaporan yang jelas, disertai respons cepat dari perangkat daerah terkait.

Dengan demikian, masyarakat dapat ikut membantu pemerintah mengawasi kemunculan situs-situs baru yang menawarkan aktivitas perjudian online.

“Diblokir satu, dia akan tumbuh lagi. Diblokir lagi, dia akan tumbuh lagi. Itu tidak boleh kalah cepat. Pemerintah harus lebih cepat daripada mereka yang berganti-ganti nama,” tegasnya.

Selain persoalan akses website, Mohan juga menyoroti dampak judi online terhadap kehidupan sosial masyarakat. Menurutnya, praktik tersebut tidak hanya mengakibatkan kerugian finansial bagi pemain, tetapi juga berpotensi menyeret anggota keluarga lain ke dalam persoalan ekonomi.

Bogor Selatan menjadi salah satu wilayah yang mendapat perhatian. Berdasarkan data transaksi Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), kawasan tersebut tercatat memiliki angka transaksi judi online tertinggi di Kota Bogor.

Ia juga menyinggung persoalan bantuan sosial yang dapat terdampak ketika orang tua tercatat sebagai pemain judi online. Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa aktivitas perjudian daring bisa berimbas pada kesejahteraan seluruh anggota keluarga.

“Dampak sosialnya sangat dirasakan masyarakat Kota Bogor,” katanya.

Menyikapi kondisi tersebut, Mohan mengajak masyarakat untuk menjauhi segala bentuk perjudian daring. Ia mengingatkan agar warga tidak sekalipun mencoba mengakses situs judi online karena kebiasaan tersebut berisiko berkembang menjadi kecanduan.

Menurutnya, pencegahan sejak dini jauh lebih penting agar masyarakat tidak terjerumus dalam aktivitas yang dapat merusak kondisi ekonomi dan kehidupan keluarga.

“Untuk masyarakat Kota Bogor, jangan coba-coba mengakses atau bermain judi online. Karena kalau sudah masuk, pasti akan terus-terusan dan akhirnya ketagihan,” pungkasnya. (Riza)