Belanja Pegawai Lebih Besar, Bupati Bogor Makan Gaji Buta

[bogor-engingengnews] Sidang Paripurna Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Kabupaten Bogor Tahun 2015, senin hari ini (9/5/2016) akan digelar, dimana setiap Fraksi di DPRD akan memberikan tanggapan atau Pandangan UMUM  terkait  LKPJ (Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban) Bupati tersebut.
Dalam LKPJ Bupati, Alokasi Belanja Pegawai sebesar Rp. 2.131.994.457.000, sementara Belanja Modal Rp. 2.003.790.725.000 dan Belanja Barang dan Jasa Rp. 1.457.838.443.000,- .
Dari gambaran tersebut, total APBD Kabupaten Bogor sebesar Rp. 6.770.520.774.000,-  namun total penyerapannya hanya sekitar Rp. 5.638.217.124.886,- atau 83,28%.
Menyikapi hal ini Direktur Eksekutif Budgeting Analisis Center (BANCET) Imam Wijaya, S.H. memberikan Kritik Pedas atas LKPJ Bupati tersebut. Imam Menegaskan Penyerapan antara Belanja Modal dan Belanja Pegawai lebih banyak Belanja Pegawai, hal ini mengindikasikan bahwa Bupati dan Pegawai Pemda Kabupaten Bogor banyak makan Gaji Buta dibandingkan dengan Bekerja dan Melayani Masyarakat.
“Kita bisa dilihat dari penyerapan Belanja Pegawai sampai 87,9% atau Rp. 1.874.396.216.842,- sedangkan Belanja Modal untuk meningkatkan Pelayanan Masyarakat hanya 72,84% atau Rp. 1.459.655.162.038,-.” ujar Imam Wijaya, senin (9/5/2016)
Kepada engingengnews.com Direktur Eksekutif Bancet ini kembali menegaskan, rendahnya realisasi Belanja Modal menunjukan Kualitas Perencanaan yang buruk.
“Banyak program dan anggaran yang seharusnya dapat terselesaikan tahun 2015 menjadi tertunda penyelesaiannya,” ungkapnya.
Rendahnya realisasi Belanja Modal tersebut tentu sangat disayangkan ditengah mendesaknya kebutuhan pemenuhan program dasar publik untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, membuka isolasi daerah, pengembangan wilayah dan peningkatan pelayanan publik dasar menjadi terhambat.
Menilai hal tersebut Imam mengatakan, Wajar jika Masyarakat Kabupaten Bogor masih banyak yang miskin karena belanja modal yang disediakan sebesar Rp. 2.003.790.725.000,- hanya Rp. 1.459.655.162.038,-  yang direalisasikan. Dalam LKPJ Bupati, target penurunan kemiskinan antara 7-5% dan realisasi penurunan kemiskinan sampai 9%, artinya melebihi target yang dicapai.
“Artinya target kinerja yang dicapai Bupati dalam pengentasan kemiskinan patut diduga sebuah kebohongan public,” tegas aktivis muda yang konsen dengan krbijakan publik ini. Menurut imam ha ini karena anggaran yang disediakan dalam Belanja Modal Rp. 2.003.790.725.000,-  sementara yang terserap hanya Rp. 1.459.655.162.038,- .
Jika dilihat dari silpa sebesar Rp. 1.350.491.603.259,- atau 16,72% memperlihatkan banyak program yang Mandeg atau Tidak Direalisasikan dan lelang yang sengaja digagalkan, sehingga jika kita mengambil korelasi antara tingginya silpa dan APBD maka mustahil kemiskinan bisa turun.
Berdasarkan Hal tersebut, menurut Imam Wijaya, Budgeting Analisis Center (BANCET) menyatakan sikap sebagai berikut :
1. Mendesak Bupati Bogor Untuk Mengganti Team TAPD karena dinilai paling bertanggung jawab dalam gagalnya perencanaan  bentuk program dan anggaran APBD tahun 2015.
2. Mendesak Fraksi-Fraksi untuk membentuk Pansus LKPJ Bupati karena banyak data yang tidak valid dan akurat.
Nantinya, Pansus LKPJ ini bertugas untuk menelusuri tingginya silpa sebesar Rp. 1.350.491.603.259,-. Karena silpa ini rezeki yang tertahan untuk kebutuhan masyarakat. (boy/001)